Geopark sebagai Aset Fiskal Hijau: Menerobos Jalan Sunyi Pendanaan Berkelanjutan

Oleh: Dr. Wilmar Eliaser Simandjorang, Dipl_Ec., M.Si

Geopark sering dielu-elukan sebagai konsep pembangunan berkelanjutan yang menyatukan konservasi, edukasi, dan ekonomi lokal dalam satu kawasan. Tapi dalam praktiknya, geopark justru kerap terjebak dalam “jalan sunyi”—dipuja dalam pidato, disapa hangat saat seremoni, namun dibiarkan sendiri saat bicara soal anggaran.

Padahal, di tengah krisis iklim, tekanan pembangunan, dan kebutuhan akan ekonomi hijau, geopark bukan hanya kawasan geologi, tapi juga aset fiskal hijau.

Ia menyimpan peluang besar sebagai motor inovasi pembiayaan daerah berbasis konservasi. Namun, potensi ini belum benar-benar dilirik serius oleh sistem perencanaan dan penganggaran daerah.

Instruksi Mengalir, Anggaran Mengering

Surat-surat resmi dari Bappenas telah meluncur: geopark harus masuk RPJMD, perlu disinkronkan dalam SIPD, bahkan ada surat edaran dan tagging sub-kegiatan sebagai panduan. Tapi kenyataannya, pengelola geopark di daerah tetap berkutat dengan realitas klasik: tidak punya anggaran operasional, tak ada struktur kelembagaan resmi, dan sering menjadi “sampingan” dari dinas pariwisata yang sudah sibuk sendiri.

Mereka bekerja dengan semangat sukarelawan, dana hibah, dan tambal sulam relasi politik lokal.

Ini bukan cara mengelola aset strategis nasional, apalagi jika kita serius menjadikan geopark sebagai wajah baru ekonomi berkelanjutan Indonesia.

Di Antara DAK, SIPD, dan Karbon: Potensi Ada, Mekanisme Tidak

Sebenarnya, titik terang sudah mulai terlihat. Bappenas dan Kemenparekraf tengah merumuskan DAK Tematik Pariwisata berbasis geologi untuk 2026–2029.

Menu atraksi dan amenitas wisata geopark mulai dirancang agar bisa diakses daerah. Bahkan lebih ambisius lagi, muncul inisiatif Geopark Low Carbon Ecotourism Project yang dirintis bersama PT Surveyor Indonesia dan Geopark Maros-Pangkep—mengusung konsep karbon kredit berbasis ARR dan REDD+.

Secara teori, ini langkah maju. Tapi dalam praktik, daerah belum disiapkan untuk mengakses skema ini.

Pertanyaannya: Berapa banyak pemerintah daerah yang tahu bagaimana cara menghitung potensi karbon di kawasan geoparknya? Berapa Bappeda yang tahu bahwa geopark bisa menjadi sumber potensi fiskal dari blue carbon atau green bond?

Pendanaan inovatif tanpa kapasitas teknis hanya akan berakhir di tumpukan dokumen.

Dari Dokumen ke Dompet: Geopark Butuh Fiskalisasi Nyata

Jika benar kita ingin geopark sebagai pilar ekonomi hijau, maka geopark harus difiskalisasi—diperlakukan sebagai entitas yang layak didanai dan menghasilkan nilai ekonomi konkret. Itu artinya:

•    Pemerintah pusat perlu menyiapkan skema insentif fiskal langsung, misalnya Dana Alokasi Khusus (DAK) berbasis capaian konservasi, atau Ekologis Fiscal Transfer (EFT) bagi daerah dengan geopark aktif dan berdampak.
•    Pemerintah daerah perlu berani menempatkan geopark dalam struktur program prioritas APBD, bukan sekadar proyek musiman atau “hobi” pejabat.
•    Perlu ada lembaga pengelola geopark yang legal, lintas sektor, dan profesional, bukan sekadar tim adhoc dengan nama bagus tapi tanpa kewenangan.

Tanpa langkah itu, semua narasi tentang green economy hanya jadi lip service.

Aset Diam yang Menunggu Disentuh

Geopark adalah kawasan yang tidak hanya menyimpan fosil masa lalu, tapi juga harapan masa depan: ekonomi rendah karbon, pariwisata berkelanjutan, edukasi geologi publik, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Tapi ia juga seperti aset diam—diam karena tak dimodali, tak dikomando, dan seringkali tak dipahami.

Padahal dalam geopark, tersembunyi berbagai peluang fiskal: dari potensi karbon kredit, blue carbon, konservasi hutan berbasis masyarakat, hingga pengembangan ekowisata rendah emisi. Semua itu bisa dimobilisasi jika regulasi, kapasitas teknis, dan kemauan politik bertemu.

Penutup: Jangan Biarkan Geopark Jadi Orasi Kosong

Geopark tidak boleh terus menjadi arena orasi saat seremoni peluncuran dan tinggal nama saat pembahasan anggaran. Jika pemerintah pusat serius dengan DAK tematik dan proyek karbon geopark, maka pendekatan “tagging kegiatan” harus diiringi dengan pembiayaan yang real, berjenjang, dan mudah diakses.

Kita tak butuh geopark yang dipuja di forum global tapi dibiarkan sekarat secara fiskal di daerah. Kita butuh geopark yang hidup—karena didanai, dipimpin, dan diberdayakan.

Jika kita gagal mengelola geopark sebagai aset fiskal hijau, maka kita sedang menyia-nyiakan peluang besar untuk menjadikan pembangunan Indonesia lebih adil, berkelanjutan, dan benar-benar berpihak pada masa depan bumi. (*)

Penulis adalah Ketua Pusat Studi Geopark Indonesia (PS_GI)/Penggiat Lingkungan. 

Baca Juga : Komitmen Stakeholder Kunci dalam Mengembangkan Geowisata Danau Toba

Baca Juga : Toba dan Kartu Hijau: Momentum Menata Ulang Arah Geopark Kita