Formappi: Kesalahan Juri LCC Sudah Mencoreng MPR

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengkritik langkah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang menonaktifkan dewan juri dalam polemik Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat.

Menurut Lucius, sanksi penonaktifan tersebut terkesan hanya untuk menunjukkan bahwa MPR responsif terhadap kemarahan publik, tanpa menyentuh akar persoalan sebenarnya.

“Penonaktifan dewan juri kesannya MPR hanya mau terlihat responsif dengan kemarahan publik saja. Juri itu kan bukan jabatan, hanya tugas berdasarkan event,” kata Lucius Karus, di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Ia menilai keputusan menonaktifkan dewan juri tidak relevan karena pelaksanaan lomba sudah selesai. Menurutnya, dalam agenda berikutnya belum tentu pihak yang sama kembali ditunjuk sebagai juri.

“Bagaimana memberhentikan juri padahal lombanya sudah selesai. Kalau ada lomba lanjutan pun bisa saja jurinya bukan mereka lagi. Jadi tidak masuk akal sebagai bentuk pertanggungjawaban MPR,” ujarnya.

Lucius justru menilai sanksi yang lebih tepat adalah pencopotan dari jabatan mereka di lingkungan MPR. Ia menyoroti kesalahan fatal yang dilakukan dua dewan juri, terlebih karena dinilai tidak menunjukkan rasa bersalah setelah insiden tersebut menjadi sorotan publik.

“Dengan kesalahan fatal dari dua dewan juri, apalagi sikap mereka yang tanpa merasa bersalah setelah kejadian, sanksi pencopotan dari jabatan mereka saat ini di MPR itu yang paling tepat,” tegasnya.

Menurut Lucius, pejabat yang melakukan kesalahan mendasar dalam menjalankan tugas tidak layak menduduki posisi penting di lembaga negara. Ia menilai tindakan para juri telah mencoreng citra institusi MPR di mata publik.

“Karena dampak perbuatan mereka adalah citra lembaga yang tercemar, maka sebaiknya MPR menyingkirkan mereka dari posisi mereka dan memberikan posisi itu pada figur yang kredibel, berintegritas, dan kapabel,” katanya.

Ia menambahkan, pertanggungjawaban yang tegas diperlukan agar menjadi dorongan bagi pejabat di lingkungan MPR untuk bekerja secara profesional.

“Para pejabat ini harus bisa mempertanggungjawabkan kesalahan mereka agar ada dorongan untuk bekerja profesional pada lembaga MPR kita,” pungkas Lucius. 

(LS/Nusantaraterkini.co)