DPR Tegaskan Prabowo Tak Campuri Kasus Febrie, Hotman Diminta Hentikan Spekulasi

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Bambang Haryadi, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak pernah mengintervensi proses penegakan hukum. Menurutnya, Presiden selalu menjunjung tinggi prinsip penegakan hukum yang adil dan tidak pandang bulu.

Pernyataan tersebut disampaikan Bambang sebagai respons atas pernyataan kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Ardiansyah, Hotman Paris, yang mengaitkan nama Presiden Prabowo dalam perkara yang sedang dihadapi kliennya.

Bambang menyayangkan pernyataan tersebut dan menilai hal itu tidak sejalan dengan komitmen Presiden dalam pemberantasan korupsi.

"Presiden Prabowo berulang kali mengingatkan seluruh kader Partai Gerindra agar tidak mengharapkan perlindungan apabila terlibat dalam tindak pidana, termasuk korupsi," tegasnya, Senin (20/7/2026). 

Menurut Bambang, komitmen tersebut telah dibuktikan dengan diprosesnya sejumlah kepala daerah yang terafiliasi dengan Gerindra, bahkan seorang wakil menteri di kabinet, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Karena itu, Bambang meminta agar nama Presiden tidak dibawa-bawa dalam proses pembelaan hukum terhadap siapa pun.

Senada dengan Bambang, Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni juga mengkritik pernyataan Hotman Paris yang dinilai berpotensi menggiring opini seolah Presiden terlibat dalam proses penegakan hukum.

Sahroni menegaskan bahwa sejak awal Presiden Prabowo telah menyatakan komitmennya untuk mendukung pemberantasan korupsi. Ia juga menyebut Polri dan Kejaksaan Agung telah berkomitmen menangani perkara yang berkaitan dengan Febrie Ardiansyah secara transparan dan sesuai ketentuan hukum.

"Presiden tidak menghendaki namanya dikaitkan dengan proses hukum yang sedang berjalan dan meyakini penanganan perkara tersebut akan dilakukan secara profesional oleh aparat penegak hukum," katanya.

Sebelumnya, Hotman Paris menyatakan bahwa perkara yang menjerat Febrie Ardiansyah merupakan bentuk kriminalisasi. Ia mengaku bersedia menjadi kuasa hukum Febrie bukan karena pertimbangan finansial, melainkan karena keyakinannya terhadap integritas kliennya.

Hotman juga mengungkapkan bahwa dirinya telah menjadi pengacara Presiden Prabowo selama sekitar 25 tahun dan pernah menangani berbagai perkara yang berkaitan dengan Prabowo maupun keluarganya.

Hotman berpendapat bahwa Febrie merupakan sosok yang memiliki kontribusi besar dalam upaya penyelamatan aset negara. Ia menyebut keberhasilan pengembalian kerugian negara melalui berbagai penanganan perkara menjadi alasan dirinya menilai tuduhan terhadap Febrie sebagai bentuk kriminalisasi.

Kasus yang melibatkan mantan Jampidsus tersebut hingga kini masih menjadi perhatian publik dan proses hukumnya terus berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. 

(LS/Nusantaraterkini.co)