Kejagung Dalami Transaksi Perbankan, Dua Tersangka dan Empat Saksi Diperiksa Terkait TPPU Febrie Ardiansyah
Kejagung Dalami Transaksi Perbankan, Dua Tersangka dan Empat Saksi Diperiksa Terkait TPPU Febrie Ardiansyah
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami sejumlah transaksi dalam penyidikan perkara yang tengah ditangani. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan sejumlah saksi, termasuk dari pihak perbankan dan swasta terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) menjerat Eks Jampidsus Febrie Ardiansyah.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan pemeriksaan terhadap pihak perbankan dilakukan untuk mengklarifikasi sejumlah transaksi yang menjadi perhatian tim penyidik.
“Memang kemarin ada pemeriksaan terkait beberapa saksi, di antaranya dari pihak perbankan dan swasta. Dalam hal ini dalam rangka mendalami proses tentang beberapa transaksi-transaksi itu saja,” ujar Anang kepada wartawan, Kamis (13/8/2026).
Menurutnya, penyidik masih memerlukan klarifikasi dari pihak perbankan terkait sejumlah transaksi tersebut. Namun, Anang enggan mengungkap lebih jauh mengenai materi pemeriksaan karena sudah masuk dalam substansi penyidikan.
“Yang jelas ada beberapa transaksi yang perlu diklarifikasi oleh tim penyidik kepada pihak bank. Itu saja,” katanya.
Untuk pemeriksaan hari ini, Kejagung memeriksa dua tersangka berinisial DR dan NH serta empat orang saksi dari pihak swasta.
Anang menjelaskan, pemeriksaan tersebut
dilakukan untuk memperdalam keterangan yang sebelumnya telah diperoleh penyidik. Selain itu, penyidik juga mendalami sejumlah dokumen yang telah dikantongi dalam proses penyidikan.
“Lebih kepada pendalaman dari keterangan sebelumnya, termasuk juga beberapa hal yang perlu didalami dari dokumen-dokumen yang didapatkan oleh tim penyidik,” jelasnya.
Terkait perkembangan perkara lain yang menjadi kewenangan Polda Metro Jaya berkaitan dengan Febrie Ardiansyah, Anang meminta wartawan menanyakan langsung kepada penyidik kepolisian.
“Kalau itu bukan kewenangan kami. Silakan rekan-rekan media tanyakan ke penyidik dari Polda Metro yang mempunyai kewenangannya,” ujarnya.
Ia juga mengatakan Kejagung menghormati apapun keputusan yang nantinya diambil dalam perkara tersebut.
“Apapun putusannya, kita tunggu dan kita hormati,” kata Anang.
Pemeriksaan Kasus MBG
Sementara itu, Anang juga menjelaskan perkembangan penyidikan terkait perkara program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebelumnya, penyidik memeriksa salah satu pejabat dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang berstatus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan tablet.
Menurut Anang, pemeriksaan tersebut lebih banyak berkaitan dengan aspek teknologi informasi (IT), khususnya pengadaan perangkat yang digunakan dalam program tersebut.
“Memang ada pemeriksaan kemarin lebih kepada IT. Ada beberapa memang tentang pengadaan IT-nya. Kebanyakan saksi yang datang di kasus MBG,” ungkapnya.
Namun, Anang belum menyebutkan adanya perkembangan atau temuan baru yang berkaitan dengan substansi perkara di luar fokus penyidikan yang selama ini berjalan.
“Di luar itu lain lagi. Ini memang laporan yang masuk dari masyarakat ke Kejaksaan Agung dan kita proses,” katanya.
Barang Bukti Motor Listrik
Anang juga memberikan penjelasan mengenai barang bukti berupa motor listrik yang sebelumnya disegel dalam perkara MBG.
Ia mengatakan tim penyidik telah memperbolehkan barang tersebut digunakan dengan catatan pemanfaatannya harus sesuai peruntukan dan tetap dilaporkan kepada penyidik.
“Saya tidak tahu, tapi yang jelas tim penyidik membolehkan untuk digunakan. Yang penting tim penyidik diberitahu, hanya untuk memastikan saja bahwa itu tersalurnya sesuai dengan peruntukannya,” jelasnya.
Anang mengaku belum mengetahui apakah pihak terkait telah memberikan laporan mengenai pemanfaatan motor listrik tersebut kepada penyidik.
“Nanti saya tanyakan dulu,” katanya.
Menurut dia, pemanfaatan barang bukti yang memang masih dapat digunakan lebih baik dilakukan daripada dibiarkan rusak atau tidak terpakai, sepanjang penggunaannya sesuai ketentuan dan tetap dalam pengawasan penyidik.
“Sebaiknya dimanfaatkan daripada nanti rusak, tidak terpakai. Lebih baik kalau memang itu peruntukannya dimanfaatkan, tetapi ada laporannya ke penyidik,” pungkas Anang.
(LS/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
-
SUMUTPeringatan Dini Cuaca Ekstrem BMKG: Hujan Lebat di Sumut hingga 18 November 2026
M Aribowo·20 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALOperasi Sarang Narkoba di Lapas Sukabumi: 8 Warga Binaan Positif Amphetamine dan 5 Ponsel Disita
Rozie Winata·28 menit yang lalu -
SOSOKBiodata dan Profil Felicia Tissue yang Baru Menikah, Pernah Heboh Dikaitkan dengan Kaesang
M Aribowo·58 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPolresta Deliserdang Ringkus Pengedar dan Pembeli Sabu di Pantai Rambung Biru-Biru
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALSolar Subsidi Nelayan Dikuasai Mafia, Firman Soebagyo: Usut hingga ke Akar!
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
KESEHATANPuncak HKN ke-62, RS Adam Malik Ajak Warga Sumut Hidup Sehat Lewat Gerakan 1 Juta Langkah
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
SEPAKBOLAKebobolan 15 Gol Tanpa Clean Sheet, Sumsel United Evaluasi Lini Belakang Jelang Putaran Kedua
Rozie Winata·3 jam yang lalu -
NEWSTiongkok Sukses Uji Terbang Berawak Pesawat Listrik COMAC CE-25A
Herman Saleh Harahap·10 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALSatgas Damai Cartenz Selidiki Pembunuhan Warga di Yahukimo
Herman Saleh Harahap·10 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
