DPR Soroti Potensi Kekacauan Arus Balik, Pemerintah Diminta Jangan Lengah

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Menjelang puncak arus balik Lebaran, peringatan soal keselamatan kembali digaungkan. Namun, di balik imbauan normatif kepada masyarakat, muncul kritik tajam terhadap kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi lonjakan volume kendaraan yang diprediksi jauh lebih berat dibanding tahun sebelumnya.

Anggota Komisi V DPR Syarief Abdullah Alkadrie, menegaskan bahwa faktor keselamatan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemudik. Ia mengingatkan, negara memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan sistem transportasi berjalan aman dan terkendali.

“Memang kesadaran masyarakat penting, tetapi pemerintah tidak boleh lepas tangan. Lonjakan arus balik ini sudah bisa diprediksi setiap tahun,” ujar Syarief, Jumat (27/03/2026).

Ia mengakui arus mudik sebelumnya relatif lancar. Namun, menurutnya, kondisi tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk merasa puas. Justru, tantangan sesungguhnya ada pada fase arus balik, ketika jutaan kendaraan kembali secara bersamaan tanpa manajemen yang benar-benar solid.

“Kalau tidak diantisipasi dengan serius, potensi kemacetan parah dan kecelakaan tetap tinggi. Jangan sampai kita hanya mengulang pola lama setiap tahun,” tegas politisi Partai NasDem tersebut.

Syarief juga menyoroti prediksi puncak arus balik yang akan terjadi pada akhir pekan ini. Ia menilai pemerintah harus hadir lebih konkret, bukan sekadar mengandalkan imbauan agar masyarakat mengatur waktu perjalanan.

Menurutnya, pendekatan yang terlalu normatif—seperti imbauan istirahat atau menjaga emosi—tidak cukup tanpa dukungan sistem yang kuat di lapangan, mulai dari rekayasa lalu lintas, kesiapan rest area, hingga pengawasan yang ketat.

“Jangan hanya menyuruh masyarakat disiplin, sementara fasilitas dan pengaturan di lapangan tidak optimal,” kritiknya.

Di sisi lain, ia menekankan pentingnya transparansi informasi lalu lintas secara real-time. Namun lagi-lagi, ia mengingatkan bahwa akses informasi tersebut harus benar-benar merata dan akurat, bukan sekadar formalitas.

Syarief juga menyoroti koordinasi lintas lembaga yang kerap menjadi titik lemah setiap musim mudik dan arus balik. Ia meminta instansi seperti Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Korps Lalu Lintas Polri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tidak bekerja sendiri-sendiri.

“Koordinasi itu sering disebut, tapi implementasinya di lapangan yang sering bermasalah. Ini yang harus dibenahi serius,” ujarnya.

Ia pun mengingatkan, keselamatan publik tidak boleh dikorbankan oleh lemahnya manajemen dan koordinasi. Jika tidak ada perbaikan signifikan, arus balik Lebaran berpotensi kembali menjadi rutinitas tahunan yang sarat risiko.

“Keselamatan bukan sekadar slogan. Pemerintah harus memastikan sistemnya benar-benar bekerja,” pungkasnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co)