DPR RI Soroti Dugaan Inefisiensi di Tubuh PLN

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Amin Ak, melontarkan kritik tajam terhadap tata kelola PT PLN (Persero) yang dinilai masih jauh dari standar profesionalisme. Padahal, kata dia, perusahaan plat merah ini sudah diguyur subsidi energi dalam jumlah masif dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sorotan itu menguat setelah kunjungan kerja BAKN ke PT PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Semarang, Jawa Tengah, pekan lalu. Kunjungan tersebut disebut sebagai langkah mendalami langsung dugaan persoalan tata kelola dan efektivitas penggunaan subsidi energi yang terus membebani keuangan negara.

Amin menegaskan, subsidi energi bukan sekadar isu teknis korporasi, melainkan persoalan politik anggaran yang menyangkut hajat hidup rakyat dan kesehatan fiskal negara. Pada 2025, beban APBN tercatat mencapai sekitar Rp525 triliun, dengan sektor energi menjadi penyumbang terbesar.

“Beban APBN semakin berat dan subsidi energi menjadi faktor dominan. Negara sudah menggelontorkan dana sangat besar, tapi apakah pengelolaannya sudah optimal? Itu yang kami pertanyakan,” ujar Amin, Selasa (17/2/2026).

Sebagai BUMN terbesar di Indonesia, PLN memiliki aset sekitar Rp1.700 triliun dan ekuitas mendekati Rp1.000 triliun. Dengan skala raksasa tersebut, menurut Amin, publik berhak menuntut standar efisiensi dan transparansi yang jauh lebih tinggi.

Namun, hasil pengawasan sementara BAKN justru menunjukkan masih adanya ruang perbaikan serius, terutama dalam aspek efisiensi operasional dan profesionalisme manajemen.

Kunjungan ke unit pembangkitan di Semarang merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara BAKN dan Direksi PLN. Amin menegaskan, DPR tidak ingin hanya menerima laporan di atas kertas tanpa verifikasi lapangan.

“Kami ingin mencocokkan laporan manajemen dengan realitas di lapangan. Jangan sampai angka-angka terlihat baik, tetapi praktiknya jauh dari efisien,” tegasnya.

Salah satu sorotan utama adalah skema subsidi batubara melalui kebijakan domestic market obligation (DMO), di mana harga batubara untuk pembangkit listrik dipatok 70 dolar AS per ton jauh di bawah harga pasar internasional yang melampaui 100 dolar AS per ton. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan subsidi dan kompensasi tarif listrik dalam jumlah besar setiap tahun.

Artinya, dari hulu hingga hilir, negara sudah “pasang badan” untuk menopang operasional PLN. Namun, sebut Amin, pertanyaan besarnya, apakah dukungan luar biasa itu sebanding dengan kinerja dan tata kelola yang ditampilkan?

PLN melaporkan laba sebesar Rp17,1 triliun pada 2025. Tetapi temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) justru mengindikasikan bahwa jika tata kelola dilakukan secara benar, transparan, dan efisien, laba riil perusahaan diperkirakan hanya sekitar Rp1 triliun. Selisih yang sangat signifikan itu memantik kecurigaan akan adanya distorsi dalam struktur biaya, mekanisme kompensasi, maupun pengelolaan operasional.

“Ini menjadi perhatian serius kami. Ada persoalan mendasar yang harus segera dibenahi. Jangan sampai subsidi besar hanya menutup kelemahan manajerial,” kata Amin.

BAKN, lanjutnya, akan melakukan kajian menyeluruh dengan melibatkan direksi dan manajemen, baik di level holding maupun subholding. DPR menuntut forum evaluasi yang konkret, terukur, dan berkelanjutan, bukan sekadar pertemuan seremonial.

Lebih jauh, Amin menegaskan bahwa pengawasan ini bukan untuk mencari kambing hitam, melainkan memastikan subsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak menjadi beban permanen APBN.  Ia juga mengingatkan bahwa pihak-pihak yang menikmati kompensasi tidak tepat sasaran harus dievaluasi dan dihentikan.

“Subsidi yang sangat besar itu seharusnya bisa dialihkan ke program produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Jangan sampai negara terus-menerus menjadi penyangga inefisiensi,” pungkas legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur IV tersebut.

(LS/Nusantaraterkini.co)