DPR Ingatkan Pemerintah Tak Berpuas Diri di Balik Klaim Sukses Mudik 2026

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Anggota Komisi V DPR, Syafiuddin, mengingatkan pemerintah agar tidak cepat berpuas diri di tengah lonjakan mobilitas yang terus meningkat setiap tahun pasca kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2026. Meski pemerintah mengklaim pengelolaan lalu lintas berjalan efektif, fakta adanya kenaikan volume kendaraan sebesar 4,26 persen dibanding tahun sebelumnya menunjukkan tekanan terhadap infrastruktur masih tinggi. 

Rekayasa lalu lintas seperti one way dan contraflow memang dinilai mampu meredam kepadatan di sejumlah titik, terutama di Tol Trans Jawa dan ruas Jakarta–Cikampek. Namun, kebijakan tersebut kerap bersifat reaktif, bukan solusi jangka panjang.

Puncak arus mudik pada 18 Maret 2026 (H-3) serta arus balik pada 24, 28, dan 29 Maret menjadi indikator bahwa pola pergerakan masyarakat semakin terkonsentrasi.  Hal ini menegaskan perlunya kebijakan distribusi arus yang lebih terencana, bukan sekadar mengandalkan skema rekayasa situasional.

Syafiuddin secara tegas meminta pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri, untuk tidak hanya mengandalkan narasi keberhasilan. Ia menilai keberhasilan tahun ini harus dibarengi evaluasi menyeluruh, terutama menyangkut aspek keselamatan dan kesiapan infrastruktur.

“Kinerja tahun ini patut diapresiasi, tetapi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan persoalan mendasar. Evaluasi harus dilakukan secara serius dan terbuka,” ujar Syafiuddin, Selasa (31/3/2026).

Sorotan juga mengarah pada data pergerakan kendaraan. Polri mencatat sekitar 2,5 juta kendaraan telah kembali ke Jakarta, namun masih ada ratusan ribu kendaraan yang belum masuk. 

Di sisi lain, data Jasa Marga menunjukkan jumlah kendaraan mudik mencapai hampir 3 juta unit, meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya. Ketimpangan data ini menimbulkan pertanyaan soal akurasi dan sinkronisasi antarinstansi.

Situasi tersebut memperlihatkan bahwa koordinasi lintas lembaga belum sepenuhnya solid, meskipun sering diklaim demikian oleh pemerintah. Tanpa data yang presisi dan terintegrasi, kebijakan yang diambil berisiko tidak tepat sasaran.

Syafiuddin juga menekankan bahwa pemerintah harus mulai berpikir lebih strategis dalam mengantisipasi lonjakan mobilitas tahunan.  Ketergantungan pada rekayasa lalu lintas dinilai tidak cukup untuk menjawab tantangan jangka panjang, termasuk menekan angka kecelakaan yang masih menjadi ancaman serius setiap musim mudik.

Lebih jauh, ia mendorong agar inovasi kebijakan tidak berhenti pada tataran teknis di lapangan, tetapi juga menyentuh perbaikan sistem transportasi nasional secara menyeluruh. 

"Tanpa langkah struktural, keberhasilan mudik setiap tahun hanya akan menjadi rutinitas yang menutupi persoalan mendasar yang belum terselesaikan," tandasnya.

 (LS/Nusantaraterkini.co)