DPR: Efisiensi APBN Jangan Korbankan Pendidikan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Rencana pemerintah melakukan efisiensi anggaran di tengah tekanan global mulai menuai sorotan tajam dari parlemen. Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan bahwa DPR tidak akan tinggal diam jika kebijakan tersebut berujung pada pemangkasan sektor pendidikan.

Ia menyebut, dalih menjaga defisit APBN tidak boleh dijadikan alasan untuk mengorbankan masa depan generasi bangsa. Menurutnya, langkah efisiensi memang penting, namun harus ditempatkan secara proporsional dan tidak menyasar sektor strategis.

“Pemangkasan anggaran pendidikan bukan langkah ideal. Kalau pun dilakukan, harus sangat selektif dan tidak menyentuh program inti,” tegasnya, Rabu (25/3/2026).

Lalu menilai, pendidikan kerap menjadi korban kebijakan fiskal jangka pendek yang tidak berpihak pada pembangunan sumber daya manusia. Padahal, sektor ini memiliki mandat konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas nasional.

Ia mengingatkan, kebijakan pemangkasan yang tidak terukur berpotensi menimbulkan efek domino. Dalam jangka pendek, bantuan operasional sekolah, beasiswa, hingga kesejahteraan guru bisa tergerus. Sementara dalam jangka panjang, kualitas pendidikan nasional terancam merosot dan kesenjangan akses semakin melebar.

“Ini bukan sekadar soal angka di APBN, tapi soal arah masa depan bangsa. Jika pendidikan dikorbankan, kita sedang menyiapkan kemunduran,” ujarnya tajam.

Komisi X, lanjutnya, mendesak pemerintah untuk mengalihkan fokus efisiensi ke pos belanja non-prioritas yang selama ini dinilai masih gemuk, seperti perjalanan dinas, kegiatan seremonial, hingga program yang tumpang tindih di birokrasi.Ia juga menyinggung perlunya keberanian pemerintah untuk membenahi inefisiensi struktural, bukan justru mengambil jalan pintas dengan memangkas anggaran sektor vital.

“Jangan sampai efisiensi hanya jadi jargon, tapi praktiknya justru melemahkan fondasi pembangunan. Yang harus dipangkas itu pemborosan, bukan pendidikan,” katanya.

Lebih jauh, DPR mendorong pemerintah agar mengedepankan pendekatan berbasis data dan analisis dampak sosial sebelum mengambil keputusan strategis. Selain itu, optimalisasi penerimaan negara dan perbaikan tata kelola anggaran dinilai sebagai solusi yang lebih berkelanjutan.

“Efisiensi boleh, tapi harus cerdas, terukur, dan berpihak. Jangan sampai kebijakan fiskal hari ini mengorbankan kualitas generasi masa depan,” tutupnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)