DPR Dukung Pengetatan DHE SDA dan Royalti Minerba, Minta Investasi Tetap Dijaga

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR Syafruddin mendukung langkah pemerintah memperketat kebijakan retensi Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) serta rencana penyesuaian tarif royalti mineral dan batu bara (minerba). 

Kebijakan tersebut dinilai strategis untuk memperkuat ketahanan fiskal nasional dan menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Meski demikian, legislator yang akrab disapa Udin itu mengingatkan pemerintah agar tetap memperhatikan masukan dari para investor, termasuk keberatan yang disampaikan Kamar Dagang China terkait dampak kebijakan tersebut terhadap arus kas perusahaan.

“Kebijakan menahan 50 persen DHE SDA di bank milik negara selama satu tahun dan penyesuaian royalti adalah langkah berani yang harus kita dukung demi kedaulatan ekonomi nasional. Kita butuh pasokan valas tetap berada di dalam ekosistem keuangan kita untuk menahan tekanan terhadap Rupiah. Namun, pemerintah juga perlu mendengarkan kalkulasi para pelaku usaha agar operasional investasi mereka tidak terganggu akibat masalah likuiditas,” ujarnya, Senin (18/5/2026).

Menurutnya, kekhawatiran investor terkait pembekuan arus kas dapat diantisipasi melalui skema mitigasi yang tepat. Ia mendorong perbankan BUMN memberikan insentif bunga yang kompetitif atau fasilitas pembiayaan modal kerja khusus (back-to-back loan) dengan jaminan dana DHE yang ditahan.

“Dengan begitu, likuiditas operasi jangka panjang perusahaan tidak terganggu sehingga investor juga memiliki kepastian bahwa mereka tidak akan dirugikan oleh kebijakan DHE,” katanya.

Terkait rencana kenaikan tarif royalti dan bea keluar minerba yang dikhawatirkan meningkatkan biaya produksi hilirisasi nikel, Syafruddin meminta pemerintah menerapkan skema progresif dan adaptif. 

Menurut dia, tarif royalti sebaiknya disesuaikan dengan fluktuasi harga komoditas global agar beban investor tidak terlalu berat saat harga pasar turun.

Legislator asal Kalimantan Timur itu menegaskan bahwa keberhasilan hilirisasi industri membutuhkan kepercayaan antara pemerintah dan investor. 

Di satu sisi, Indonesia berhak memperoleh keuntungan yang adil dari pengelolaan sumber daya alam untuk memperkuat APBN dan cadangan devisa. Namun di sisi lain, kepastian hukum dan kenyamanan berusaha tetap harus dijaga.

“Kita ingin investasi yang masuk ke Indonesia benar-benar membawa dampak kesejahteraan bagi rakyat, salah satunya lewat kontribusi fiskal dan cadangan devisa yang kuat. Melalui dialog yang konstruktif dengan Kamar Dagang China dan mitra investor lainnya, kami yakin pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dapat menemukan formula mitigasi yang tepat. Fiskal aman, investasi pun tetap tumbuh,” pungkasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)