DPR Desak Pemerintah Bangun Cadangan Minyak Strategis Hadapi Krisis Global

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR, Ratna Juwita Sari menegaskan, kemandirian energi nasional merupakan kebutuhan strategis di tengah dinamika geopolitik global yang semakin tidak menentu.

Hal tersebut disampaikan menyusul tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM) untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Ratna mengungkapkan, kebutuhan energi nasional saat ini mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari. Sementara itu, produksi minyak domestik hanya berada di kisaran 605 ribu barel per hari. Dengan demikian, terdapat selisih hampir 1 juta barel per hari yang harus dipenuhi melalui impor.

Menurutnya, kondisi ini menjadi ancaman serius bagi stabilitas fiskal dan daya beli masyarakat, terutama ketika harga minyak dunia mengalami fluktuasi.

“Konflik terjadi di luar negeri, tetapi kita ikut menanggung dampaknya melalui tekanan nilai tukar dan beban APBN. Ini menunjukkan betapa rentannya posisi kita jika belum mandiri secara energi. Kondisi krisis ini harus menjadi momentum emas untuk melompat lebih tinggi menuju kedaulatan energi,” ujarnya, Rabu (15/4/2026).

Untuk memperkuat fondasi energi nasional, ia mendorong pemerintah segera membangun cadangan energi strategis nasional atau strategic petroleum reserve. Selama ini, Indonesia dinilai hanya mengandalkan cadangan operasional milik Pertamina, tanpa memiliki cadangan penyangga milik negara yang kuat.

Selain itu, Ratna juga menekankan pentingnya penguatan riset dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dengan melibatkan akademisi serta lembaga penelitian secara masif.

Ia menilai, transisi energi tidak boleh hanya bersifat teknokratis, tetapi harus berbasis komunitas dengan mendorong sekitar 80 ribu desa di Indonesia menjadi pusat kemandirian energi lokal.

“Kita harus mendorong paradigma desentralisasi energi. Jika desa mandiri energi melalui sumber daya lokal, maka Indonesia akan berdaulat. Transisi energi bukan sekadar berpindah dari fosil ke listrik, tetapi proses distribusi kedaulatan energi kepada rakyat,” tegas legislator asal Jawa Timur tersebut.

Di sisi lain, Ratna mengingatkan agar kebijakan distribusi BBM bersubsidi dilakukan secara adil dan tepat sasaran. Ia meminta pengawasan diperketat agar subsidi tidak bocor ke sektor industri besar maupun pertambangan.

Menurutnya, efisiensi dalam penyaluran subsidi energi dapat dialihkan untuk mendukung investasi infrastruktur hijau serta membuka lapangan kerja baru berbasis energi ramah lingkungan.

“Politik energi kita harus fundamental dan berpihak pada rakyat. Kita ingin sistem energi Indonesia menjadi lebih mandiri, adil, dan berkelanjutan sebagai fondasi masa depan generasi mendatang,” pungkasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)