Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

Disdik Sumsel Pastikan Gaji Guru Honorer Non-PPPK Tetap Dibayar Lewat Dana BOS

Disdik Sumsel pastikan gaji guru honorer non-PPPK tetap dibayar pakai dana BOS sambil menunggu kebijakan pusat

Bagikan:
Kepala Disdik Sumsel, Mondyaboni saat diwawancarai di Kantor Gubernur Sumsel beberapa waktu lalu (Foto: tia/nusantaraterkini.co)
Kepala Disdik Sumsel, Mondyaboni saat diwawancarai di Kantor Gubernur Sumsel beberapa waktu lalu (Foto: tia/nusantaraterkini.co)
A A

Nusantaraterkini.co, PALEMBANG - Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) memastikan guru non-ASN yang belum terakomodasi dalam skema PPPK tetap menerima honor melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Langkah ini diambil untuk menjamin hak para tenaga pendidik sembari menunggu regulasi dan kebijakan terbaru dari pemerintah pusat.

Kepala , Mondyaboni menyampaikan, saat ini masih ada sejumlah guru yang belum memenuhi syarat pengangkatan PPPK paruh waktu karena masa kerja saat pendataan belum genap dua tahun.

"Guru-guru tersebut sampai sekarang masih tetap mengajar di sekolah. Untuk sementara, gaji mereka masih dapat dibayarkan melalui tahun ini," ujarnya di Palembang, Selasa (28/7/2026).

Mondy mengatakan, pencairan honor melalui tersebut tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, yakni guru wajib terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) serta memenuhi kelengkapan administrasi.

Meskipun jumlah guru berstatus tersebut di Sumatera Selatan tinggal sedikit, terus mendata dan berkoordinasi aktif dengan pemerintah pusat.

"Kita masih menunggu regulasi dan kebijakan dari pusat. Mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini ada kabar baik sehingga mereka juga mendapatkan kepastian status," katanya.

Ia menyebut, kebutuhan tenaga pendidik di sekolah saat ini masih cukup tinggi menyusul banyaknya guru yang memasuki masa pensiun.

Kendati demikian, pihak sekolah hingga saat ini belum diperbolehkan melakukan perekrutan guru baru secara mandiri.

“Kita berharap pemerintah pusat segera menerbitkan kebijakan solutif guna memperjelas status kepegawaian guru sekaligus menutupi kekurangan tenaga pengajar di daerah,” tutupnya.

(Tia/Nusantaraterkini.co)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait