Demo Kantor Gubernur, Massa ALAMP AKSI Desak Evaluasi Kadisdik dan Kadis Kesehatan Sumut

Nusantaraterkini.co, MEDAN – Dewan Pengurus Wilayah Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (DPW ALAMP AKSI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar aksi unjuk rasa mendesak Gubernur Sumut Bobby Nasution untuk mengevaluasi Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) dan Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Sumut di depan Kantor Gubernur Sumut Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (6/5/2025).

Pimpinan aksi Hendri Munthe menyampaikan, praktik korupsi merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan undang-undang dan akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan negara.

"Tentunya penegakan hukum harus berjalan sesuai koridornya tanpa ada pandang bulu agar kesejahteraan rakyat dan kemajuan negara yang kita impikan dapat terwujud. Hari ini kita meminta kepada pihak Aparat Penegak Hukum (APH) menegakan hukum seadil-adilnya agar Sumatera Utara bersih dari praktik tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)," tegasnya.

Baca Juga: Nyaris Bentrok, Massa Akbar Sumut Tantang Represi saat Bakar Boneka Kepala Babi di Depan Kantor Gubernur

Dalam aksi ini, Hendri menyoroti kinerja Alexander Sinulingga semasa menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan tata Ruang Kota Medan yang diduga meninggalkan “noda hitam”. Salah satunya adalah belum rampungnya pekerjaan revitalisasi Lapangan Merdeka Medan, meski sudah diresmikan pada 19 Februari lalu.

"Namun mirisnya, kini dia (Alexander) malah mendapat promosi jabatan dari Gubernur Sumatera Utara," ucapnya.

Selain pengerjaan yang belum rampung, sebutnya, revitalisasi Lapangan Merdeka Medan juga diduga menyisakan banyak problematika. Seperti upah pekerja yang diduga belum dibayarkan oleh sub kontraktor untuk pembangunan eskalator, lift dan air conditioner (ac). Dia juga menyinggung revitalisasi komplek Stadion Kebun Bunga, Pembangunan Gedung Kolaborasi UMKM Square Universitas Sumatera Utara (Plaza UMKM) dan Pembangunan Medan Islamic Centre.

"Pengangkatan Alexander Sinulingga sebagai nusantaraterkini.co/tag/kepala-dinas-pendidikan" class="article-tag-link" rel="tag">Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara tidak tepat. Hal ini dikarenakan Alexnder Sinulingga diduga tidak memiliki latar belakang dalam bidang pendidikan," katanya.

Dia pun mengaku khawatir hal ini dapat memperburuk “wajah” pendidikan di Sumut. Karena Kepala Dinas Pendidikan harusnya memiliki pemahaman dalam dunia pendidikan, sehingga akan memahami kebijakan pendidikan, kurikulum, serta tantangan yang dihadapi para pendidik.

"Pendidikan bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut pengembangan kurikulum, evaluasi sistem pendidikan serta kebijakan yang berpengaruh terhadap kualitas pendidikan. Oleh karena itu, pejabat yang menduduki posisi Kepala Dinas Pendidikan harus memiliki pemahaman akademik dan teknis terkait sytem pendidikan," imbuhnya.

Baca Juga: Ratusan Buruh Demo di Kantor Gubernur Sumut, Desak Revisi UMSP dan UMSK

Selain itu, massa aksi juga menyoroti kinerja Kepala Dinas Kesehatan Sumut Faisal Hasrimy semasa menjabat sebagai Pj Bupati Langkat karena adanya kasus dugaan korupsi pada beberapa kegiatan di Dinas Pendidikan Langkat. Di antaranya, pada pengadaan mobiler tahun 2024 mencakup 117 SD Negeri dan 75 SMP swasta.

Untuk dua tahun anggaran, total nilai proyek mencapai sekitar Rp47 Milyar, terdiri dari Rp26 Milyar pada tahun 2024 dan Rp21 Milyar pada tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam situs Sirup LKPP Kabupaten Langkat. Sehingga, Hendri mengaku khawatir hal ini akan berdampak pada kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumut. 

"Mengutip sabda Rasulullah SAW 'Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah masa kehancurannya'. Hal ini penting kami ingatkan kembali agar Gubernur Sumatera Utara menyerahkan urusan dan atau tugas kepada orang yang berkompeten. Ini kami sampaikan sebagai bentuk rasa cinta dan sayang kami terhadap Sumatera Utara,“ pungkasnya.

(Akb/Nusantaraterkini.co)