Bupati Tapsel Lantik 56 Pejabat Administrator dan Pengawas

Nusantaraterkini.co, TAPSEL - Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Gus Irawan Pasaribu melantik 34 pejabat administrator dan 22 pengawas dalam rangka penguatan struktur pemerintahan daerah di Gedung Serba Guna Sarasi Kantor Bupati Tapsel, Jumat (23/5/2025).

Dalam sambutannya, Gus Irawan menekankan pentingnya percepatan adaptasi bagi para pejabat yang baru, khususnya yang akan bertugas di tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Dia juga meminta seluruh pejabat segera melakukan koordinasi dengan pendahulunya demi kesinambungan pelayanan publik.

Baca Juga: Bupati Tapsel Pimpin Upacara Peringatan Harkitnas ke-117

"Setiap pejabat segera menyesuaikan diri dan memastikan tidak ada kekosongan dalam pelayanan masyarakat dan berkoordinasi," ujarnya

Gus juga menegaskan pentingnya penyusunan program pembangunan yang berbasis data valid dan kebutuhan nyata masyarakat. Menurutnya, tanpa data yang akurat, program kerja hanya akan didasarkan pada asumsi, yang berisiko menghambat capaian kinerja.

"Kita tidak boleh lagi bekerja berdasarkan asumsi, Itu tidak hanya berisiko, tapi juga bisa berujung pada pemborosan anggaran, dan setiap gagasan pembangunan harus berbasis data," tegasnya.

Dia juga mengkritik adanya proyek pembangunan di berbagai daerah yang tidak termanfaatkan secara optimal. Karenanya Gus Irawan seluruh perangkat daerah untuk merancang program pembangunan fisik secara matang agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi warga.

Baca Juga: Kapolres Tapsel Hadiri Rakor Satgas Terpadu Penanganan Premanisme

"Pembangunan yang mubazir sangat merugikan dan setiap anggaran harus dipastikan menghasilkan outcome yang jelas dan menyentuh kebutuhan riil warga. Langkah ini sebagai bagian dari komitmen Pemkab Tapsel untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani secara optimal," ungkapnya.

Sementara, Kasubbag Prokopim Tapsel Mulia Sontang Siregar, Sabtu (24/5/2025) menyebutkan, pelantikan ini menjadi bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010–2025, yang menekankan pentingnya tatanan birokrasi yang profesional, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

(Shg/Nusantaraterkini.co)