Bongkar Sindikat Judol Internasional di Jakarta, Komisi III DPR Minta Polri Kejar Aktor Utama

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR, Mohamad Rano Alfath mengapresiasi keberhasilan Bareskrim Polri mengungkap markas judi online (judol) berskala internasional yang beroperasi di kawasan Hayam Wuruk Plaza Tower. Dalam operasi tersebut, aparat menetapkan 287 warga negara asing (WNA) sebagai tersangka.

Rano menilai pengungkapan tersebut menjadi bukti bahwa upaya pemberantasan judi online kini semakin terarah dengan menyasar pusat operasional dan jaringan yang terorganisasi, bukan hanya pelaku di lapangan.

"Operasi seperti ini menunjukkan bahwa Polri tidak hanya menyasar pelaku di permukaan, tetapi mulai membongkar pusat operasional dan jaringan yang selama ini bekerja secara terorganisir. Ini langkah yang patut diapresiasi dan harus terus dikawal sampai tuntas," ujar Rano, Minggu (28/6/2026).

Menurutnya, penegakan hukum terhadap praktik judi online telah memasuki tahap yang lebih strategis. Aparat, kata dia, tidak lagi hanya berfokus pada pemblokiran situs atau penangkapan operator, tetapi mulai mengurai struktur organisasi yang mengendalikan bisnis ilegal tersebut.

Meski demikian, Rano mengingatkan agar proses hukum tidak berhenti pada operator, admin, maupun pekerja teknis. Ia meminta penyidik mengusut tuntas aktor intelektual di balik jaringan tersebut, termasuk pemodal, pengendali utama, serta aliran dana yang menopang operasional sindikat.

"Yang sekarang paling penting adalah memastikan penyidik benar-benar mengurai jaringan ini sampai ke akarnya. Siapa yang mengendalikan, siapa pemodalnya, bagaimana aliran uangnya, dan apakah ada pihak di dalam negeri yang ikut memfasilitasi atau melindungi operasi mereka. Jangan sampai yang tersentuh hanya orang-orang yang bekerja di lapangan, sementara aktor utamanya justru lolos dari pertanggungjawaban hukum," tegasnya.

Legislator dari daerah pemilihan Banten itu juga menekankan pentingnya memperkuat kerja sama internasional mengingat kasus tersebut melibatkan jaringan lintas negara.

Menurut Rano, koordinasi dengan aparat penegak hukum di negara asal para pelaku diperlukan untuk memutus mata rantai jaringan perjudian online secara menyeluruh.

"Karena ini melibatkan jaringan internasional, tentu penanganannya juga harus lintas negara. Saya yakin Polri memiliki kapasitas untuk membangun kerja sama dengan otoritas negara lain agar jaringan yang berada di luar Indonesia juga bisa diungkap. Tujuannya jelas, jangan sampai Indonesia kembali dijadikan basis operasi oleh sindikat-sindikat seperti ini," ujarnya.

Rano menegaskan Komisi III DPR RI akan terus mendukung langkah pemberantasan judi online. Menurutnya, kejahatan tersebut telah menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang serius di tengah masyarakat.

"Judi online sudah menjadi persoalan serius yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Banyak keluarga kehilangan tabungan, terlilit utang, bahkan tidak sedikit yang akhirnya terjerat tindak pidana lain. Karena itu, pemberantasannya memang tidak boleh setengah-setengah. Saya berharap pengungkapan ini menjadi pintu masuk untuk membongkar jaringan yang lebih besar dan memberi efek jera bagi siapa pun yang mencoba menjadikan Indonesia sebagai tempat menjalankan bisnis ilegal seperti ini," pungkasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)