Berpotensi Picu Kenaikan Harga Beras, Pemerintah Diminta Siapkan Langkah Antisipasi El Nino

Nusantaraterkini.co, ​JAKARTA – Bayang-bayang ancaman fenomena iklim El Nino yang diprediksi bertahan hingga awal 2027 mulai mengancam stabilitas pangan nasional. Pemerintah didesak segera mengambil langkah tanggap darurat guna mengamankan stok serta memberantas praktik spekulasi di tengah lonjakan harga beras di tingkat eceran.

​Peringatan tegas tersebut disuarakan oleh Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Saadah, Rabu (16/9/2026). Ia meminta pemerintah tidak menganggap remeh tren kenaikan harga beras yang mulai meresahkan masyarakat berpenghasilan rendah.

​“Kenaikan harga beras di tengah ancaman El Nino harus segera diantisipasi pemerintah. Jangan sampai kondisi ini berkembang menjadi persoalan yang lebih besar, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Rina Saadah.

Menurut Rina, kenaikan harga beras tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan perdagangan. Kondisi tersebut juga berkaitan langsung dengan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi nasional.

Ia menyoroti potensi hambatan rantai pasok mulai dari penggilingan hingga pasar eceran. Menurutnya, persoalan distribusi perlu segera diatasi agar tidak menimbulkan disparitas harga beras antarwilayah.

“Kalau stok terbatas dan distribusi tidak lancar, harga akan semakin mudah naik. Jangan sampai beras tersedia secara nasional, tetapi di daerah tertentu masyarakat kesulitan mendapatkan harga terjangkau,” katanya.

Rina merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) pada pekan kedua September 2026. Harga rata-rata nasional beras medium eceran tercatat naik 0,67 persen menjadi Rp14.630 per kilogram. Sementara harga beras premium meningkat 0,6 persen menjadi Rp16.480 per kilogram.

Ia meminta pemerintah tidak menunggu harga beras semakin tinggi untuk melakukan intervensi.

“Jangan menunggu harga semakin tinggi baru kemudian pemerintah bergerak. Kenaikan yang terjadi sekarang harus menjadi peringatan agar langkah antisipasi dilakukan sejak awal,” tegasnya.

Selain memastikan kelancaran distribusi, Rina mendorong pemerintah dan satuan tugas terkait memperketat pengawasan terhadap rantai perdagangan beras. Pengawasan diperlukan untuk mencegah penimbunan maupun spekulasi yang dapat memperburuk kenaikan harga.

“Pemerintah harus memastikan kenaikan harga benar-benar akibat produksi, bukan permainan distribusi atau spekulasi yang merugikan masyarakat. Pengawasan di pasar eceran maupun gudang harus diperketat,” ujarnya.

Rina juga meminta Kementerian Pertanian dan Bulog segera memetakan wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan pasokan. Pemetaan tersebut dinilai penting agar operasi pasar dan intervensi harga dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.

“Pemerintah harus memetakan daerah yang rawan kekurangan pasokan dan memastikan distribusi menjangkau wilayah tersebut. Intervensi harga harus sampai ke level masyarakat bawah sebelum melonjak lebih jauh,” pungkas Rina. 

(LS/Nusantaraterkini.co)