Beli Gas 3 Kg Wajib Pakai KTP, Komisi VII DPR: Perlu Sosialisasi yang Masif

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Terhitung mulai 1 Juni 2024, pemerintah akan mulai memberlakukan pembelian gas 3 Kg elpiji wajib menggunakan KTP.

Menanggapi ini, Anggota Komisi VII DPR Sartono Hutomo menilai, sudah saatnya pembelian gas LPG 3 kg menggunakan KTP karena akan lebih tepat sasaran.

Meski begitu, dia menyarankan masih perlu disosialisasikan secara masif, karena masih banyak hambatan terutama di daerah. Terlebih, gap digital masih sangat terasa di daerah, lantaran nantinya penggunaan KTP dan aplikasi my pertamina.

"Dilihat dari sisi kemanfaatan dan fleksibilitas dalam mendapatkan gas 3 kg saat ini masih banyak dominan pemakaian bagi pedagang UMKM jangan sampai nanti ketika diberlakukan dibatasi pembelian KTP nya," katanya kepada Nusantaraterkini.co, Kamis (30/5/2024). 

Lebih lanjut Politikus Demokrat ini menyatakan, di berbagai daerah Kementerian ESDM sudah menerapkan pemakaian konkit petani dan nelayan sudah berkonversi memakai Bahan Bakar Gas (BBG). artinya banyak kebutuhan tersebut. 

"Jangan sampai terapan ini menghambat proses mereka mencari nafkah," ujar Sartono.

Karena itu, dia berharap, jangan sampai ada permasalahan terkait dengan KTP ganda atau peminjaman identitas milik orang lain untuk mendapat jatah subsidi LPG 3 kg.

"Jadi perlu kajian secara komeperehensif jangan sampai ada yg dirugikan dalam penerapanya," tandas legislator dapil Jatim VII ini

Sebelumnya diberitakan, Pertamina mewajibkan pembelian LPG 3 kg menggunakan KTP mulai 1 Juni mendatang. Kewajiban dilakukan agar LPG 3 Kg dibeli orang yang berhak menerima subsidi. 

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan  mengatakan kebijakan itu ditempuh demi memperbaiki ketepatan sasaran penyaluran LPG subsidi.

"Per tanggal 1 Juni nantinya pada saat akan melakukan pembelian LPG kg akan dipersyaratkan menggunakan KTP sehingga menuju ke sana seluruh agen dan pangkalan melakukan pendataan terhadap konsumen-konsumen yang melakukan pembelian dan mencatatkan dalam aplikasi yang disebut merchant application atau MAP," katanya.

(cw1/nusantaraterkini.co)