Anggota DPR Dukung Evaluasi Total Taksi Green SM Usai Insiden Kecelakaan di Bekasi Timur

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Anggota Komisi V DPR, Syafiuddin Asmoro, menyatakan dukungannya terhadap langkah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional Taksi Green SM. Evaluasi ini dilakukan menyusul keterlibatan taksi tersebut dalam insiden tabrakan antara KRL dan Kereta Api Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026).

Syafiuddin menilai, keberadaan Taksi Green SM perlu menjadi perhatian serius. Pasalnya, kendaraan tersebut tidak hanya diduga menjadi pemicu awal kecelakaan besar itu, tetapi juga memiliki catatan insiden yang berulang sepanjang tahun ini.

“Kasus ini bukan yang pertama. Taksi Green SM sudah beberapa kali bermasalah dan menimbulkan risiko keselamatan. Oleh karena itu, langkah Kemenhub untuk melakukan evaluasi menyeluruh sudah tepat dan harus segera direalisasikan,” ujar Syafiuddin, Rabu (29/4/2026).

Ia mengungkapkan, sepanjang 2026 telah terjadi sejumlah insiden yang melibatkan taksi tersebut. Pada Januari, kendaraan dilaporkan mundur dan menabrak sebuah restoran. Kemudian pada Februari, taksi itu menabrak pembatas jalur busway di kawasan Ragunan.

Selanjutnya, pada 3 April 2026 terjadi dua insiden sekaligus, yakni kendaraan menyangkut di pembatas jalan di Jagakarsa serta kecelakaan tunggal di flyover Pesing. Tidak lama kemudian, pada 14 April 2026, taksi tersebut kembali menabrak pembatas jalan di kawasan Kuningan.

“Rangkaian kejadian ini menunjukkan adanya persoalan serius, baik dari sisi teknis kendaraan, sistem operasional, maupun aspek keselamatan,” tegasnya.

Puncak dari rangkaian insiden tersebut terjadi pada 27 April 2026, ketika Taksi Green SM terlibat dalam kecelakaan dengan kereta api di Bekasi Timur yang memicu perhatian publik secara luas.

Syafiuddin menekankan bahwa sebagai layanan transportasi berbasis listrik yang mengusung inovasi, Taksi Green SM seharusnya mengedepankan standar keselamatan tinggi.

“Kita tentu mendukung inovasi transportasi ramah lingkungan. Namun, aspek keselamatan tidak bisa ditawar. Jangan sampai teknologi justru menjadi ancaman bagi publik,” tambahnya.

Ia juga meminta Kemenhub tidak hanya melakukan evaluasi administratif, tetapi turut melaksanakan audit teknis secara menyeluruh. Audit tersebut mencakup sistem keamanan kendaraan, standar operasional pengemudi, serta kelayakan armada.

“Evaluasi harus komprehensif dan transparan. Jika ditemukan pelanggaran serius, perlu ada tindakan tegas, termasuk penghentian operasional sementara hingga perbaikan dilakukan,” pungkasnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co)