Ancam Kesehatan Warga, DPR Desak Langkah Luar Biasa Tangani Karhutla Kalimantan ​

Nusantaraterkini.co, JAKARTA-DPR RI mendesak pemerintah pusat untuk mengambil langkah penanganan luar biasa (extraordinary) guna menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kian meluas di wilayah Kalimantan. Eskalasi karhutla yang diperparah oleh fenomena El Nino tersebut dilaporkan telah melumpuhkan aktivitas pendidikan serta memicu lonjakan Indeks Kualitas Udara (AQI) di Palangka Raya hingga menyentuh angka berbahaya 487.

​Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mengingatkan agar pemerintah bergerak cepat dan tidak mengulang bencana ekologis besar yang pernah melanda kawasan setempat puluhan tahun silam.

​“Pada tahun 1997–1998 lalu, Indonesia juga dilanda fenomena El Nino yang kemudian menyebabkan krisis besar karena memicu kebakaran di lebih dari 9 juta hektare lahan Kalimantan. Peristiwa itu kemudian menjadi bencana lingkungan terbesar di Asia Tenggara pada abad ke-20. Ini tidak boleh berulang sekarang ini,” tegas Alex, Kamis (20/8/2026).

Kekhawatiran tersebut semakin kuat menyusul memburuknya kualitas udara akibat kepulan asap karhutla. Indeks kualitas udara (AQI) di Palangka Raya tercatat mencapai 487 pada 19 Agustus 2026, yang masuk kategori berbahaya.

Kabut asap juga mulai berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Dinas Pendidikan setempat menunda jam masuk sekolah SD dan SMP hingga pukul 08.00 WIB, sementara kegiatan pembelajaran bagi anak usia PAUD dialihkan ke pembelajaran jarak jauh. Di sejumlah wilayah, jarak pandang bahkan dilaporkan turun drastis hingga sekitar 1,4 kilometer.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 19 Agustus 2026, tercatat 1.487 titik panas (hotspot) di seluruh wilayah Kalimantan. Alex menilai penyebaran titik panas yang terjadi hampir di seluruh provinsi menunjukkan bahwa karhutla sudah harus ditangani sebagai persoalan serius dan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

“Penyebaran titik Karhutla ini terjadi hampir di setiap provinsi dengan Kalimantan Tengah jadi episentrum kebakaran dengan konsentrasi tertinggi. Penanganan Karhutla Kalimantan ini mesti segera jadi prioritas nasional,” ujarnya.

Situasi di sejumlah daerah juga menunjukkan bahwa karhutla belum terkendali. Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), kalimantan-tengah" class="article-tag-link" rel="tag">Kalimantan Tengah, misalnya, memperpanjang status tanggap darurat karhutla hingga 4 September 2026.

Di wilayah tersebut, karhutla telah menghanguskan sekitar 859,49 hektare lahan dalam 189 kejadian. Selain itu, tercatat 461 titik panas. Kecamatan Arut Selatan (Arsel) dan Kumai menjadi dua wilayah dengan kondisi paling parah.

Di Arsel, tercatat 98 kejadian karhutla yang melanda sekitar 180,475 hektare lahan dan memunculkan 226 titik panas. Sementara itu, di Kecamatan Kumai terdapat 63 kejadian yang membakar sekitar 584,41 hektare lahan.

Alex juga menyoroti pola kebakaran yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data MapBiomas Fire, puncak kebakaran pada periode 2014, 2015, dan 2019 menunjukkan sekitar 61 persen kejadian karhutla berlangsung pada September hingga November, dengan puncak pada Oktober.

Menurutnya, catatan tersebut seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan strategi penanganan karhutla.

“Catatan sejarah ini merupakan warning bagi pemerintah, bahwa metode yang digunakan selama ini perlu dievaluasi total agar dampaknya tak kembali berulang,” tegasnya.

Alex meminta evaluasi tidak hanya berfokus pada penanganan ketika kebakaran sudah terjadi, tetapi juga memperkuat aspek pencegahan.

Beberapa langkah yang dinilai penting antara lain memperkuat sistem deteksi dini, meningkatkan patroli di wilayah rawan kebakaran, serta meningkatkan akurasi sistem peringatan dini berbasis satelit.

Selain teknologi dan pengawasan, Alex menilai keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam mencegah karhutla. Ia mendorong perluasan program Desa Peduli Api serta pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan mengenai metode pembukaan lahan tanpa bakar.

“Program Desa Peduli Api dan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan alternatif pembukaan lahan tanpa bakar perlu diperluas,” katanya.

Menurut Alex, penanganan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan pemadaman. Pemerintah perlu membangun strategi jangka panjang yang mampu mengurangi risiko kebakaran sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan rawan.

“Mitigasi Karhutla Kalimantan membutuhkan pendekatan jangka panjang yang berfokus pada pencegahan, peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi dan tata kelola lahan berkelanjutan,” pungkasnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co)