700 Ribu Anak Papua Tidak Sekolah, Wakil Ketua Komisi X: Tak Bisa Dipandang Enteng, Negara Harus Hadir

Nusantaraterkini.co,JAKARTA– Presiden Prabowo Subianto memberikan atensi terhadap laporan yang menyebut 700 ribu anak Papua tidak bersekolah. 

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menilai informasi tersebut sebagai isu yang sangat serius karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak dasar warga negara atas pendidikan.

“Informasi mengenai dugaan 700 ribu anak Papua yang tidak bersekolah ini tidak bisa dipandang enteng. Ini menyangkut tanggung jawab negara dalam memastikan hak pendidikan bagi seluruh anak bangsa,” ujar Lalu Hadrian, Kamis (18/12/2025).

Baca Juga : Menag Nasaruddin Dorong Papua Barat Daya jadi Role Model Kerukunan Umat Beragama

Meski demikian, Lalu Hadrian menegaskan bahwa data tersebut perlu dicermati dan diverifikasi secara menyeluruh, sebagaimana telah disampaikan pemerintah, agar tidak terjadi kekeliruan dalam pengambilan kebijakan.

Menurutnya, proses cross-check data sangat penting dan harus melibatkan berbagai pihak terkait, mulai dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), pemerintah daerah, hingga Badan Pusat Statistik (BPS), guna memperoleh data akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Validitas data menjadi kunci agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran,” tegas legislator Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) II itu. 

Namun demikian, Lalu Hadrian menekankan bahwa terlepas dari angka pastinya, persoalan akses pendidikan di Papua merupakan fakta yang tidak bisa diabaikan. Berbagai tantangan struktural seperti keterbatasan infrastruktur, distribusi guru, hingga kondisi geografis masih menjadi hambatan utama.

“Negara wajib hadir untuk memastikan anak-anak Papua memperoleh layanan pendidikan yang layak, inklusif, dan berkeadilan,” ujarnya.

Karena itu, Lalu Hadrian menyatakan bahwa Komisi X DPR RI mendesak pemerintah agar menjadikan temuan ini sebagai momentum untuk memperkuat kebijakan afirmatif di sektor pendidikan Papua. 

Langkah tersebut mencakup perbaikan distribusi guru, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, serta penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Baca Juga : Mahasiswa Papua di Medan Gelar Protes Pembakaran Mahkota Cenderawasih oleh BBKSDA

“Tujuannya satu, agar hak pendidikan anak-anak Papua benar-benar terpenuhi secara nyata, bukan sekadar di atas kertas,” pungkasnya. 

(Cw1/Nusantaraterkini.co)