Wacana Moge Masuk Jalan Tol, Pengamat: Khusus Mereka Orang Kaya

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Wacana Motor Gede (Moge) masuk jalan tol dianggap tidak mencerminkan kepentingan publik. Pasalnya, moge hanya dimiliki segelintir orang, khususnya mereka yang para orang kaya.

“Moge masuk tol tidak penting karena tidak mencerminkan kepentingan publik yang besar,” kata Pengamat tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriatna mengomentari wacana moge masuk jalan tol dengan alasan menambah pendapatan, Sabtu (25/1/2025).

Yayat menegaskan, jalan tol harus bersifat inklusif, bukan eksklusif.

“Jumlah moge itu terbatas dan hanya dimiliki sekelompok orang. Jadi jalan tol enggak boleh eksklusif, harus inklusif,” ujarnya.

Baca Juga: Polda Sumut dan Kodam I/BB Ungkap Kasus Penyeludupan Moge

Ia berpendapat perilaku pengendara moge terkadang sulit dikendalikan dan ini dikhawatirkan membahayakan keselamatan pengendara lain di jalan tol. Selain itu, jalan tol justru akan menjadi arena atau “showroom” bagi pengguna moge, alih-alih membantu negara untuk mendapatkan tambahan pendapatan.

“Jalan tol ini jika mengizinkan moge masuk akan membuat orang semakin membeli motor dan jalan tol jadi arena ‘showroom moge’ yang kadangkala sulit mengendalikan ‘perilaku penggunanya’ di jalan tol,” lanjut Yayat.

Diberitakan, Anggota Komisi V DPR Andi Iwan Darmawan Aras, mengusulkan agar motor gede (moge) bisa masuk ke jalan tol. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

"Kalau saya tidak salah, hanya di Indonesia moge tidak diizinkan masuk ke jalan tol. Sementara kita juga biasa melihat patwal (patroli dan pengawalan), pengawal-pengawal dari Kepolisian yang menggunakan motor masuk ke jalan tol," ujarnya.

Baca Juga: Tiga Harley-Davidson Kecelakaan di Probolinggo, Pasutri Tewas

Menurutnya, moge berpotensi memberikan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang besar, apalagi jumlah moge di Indonesia tidak sedikit.

"Saya kira itu pangsa pasar bagi pengusaha jalan tol, dengan catatan misalkan berlangganan atau apa regulasinya terserah daripada pemerintah sendiri," imbuh politisi Gerindra ini.

(cw1/Nusantaraterkini.co)