Tak Hanya ke Polisi, Butet Juga Dilaporkan ke Bawaslu DIY Terkait Pantun Sindir Jokowi
Relawan arus bawah Jokowi melaporkan budayawan Butet Kertaradjasa ke Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Nusantaraterkini.co, YOGYAKARTA - Relawan arus bawah Jokowi melaporkan budayawan Butet Kertaradjasa ke Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Relawan arus bawah Jokowi ini menilai bahwa tindakan Butet saat kampanye di Alun-alun Wates, Kulon Progo, telah melanggar Pasal 280 ayat 1 Undang-undang Pemilu. Sekjen Relawan Arus Bawah Jokowi, Ari Nugroho menilai Butet melakukan pelanggaran pemilu saat membuka kampanye Ganjar-Mahfud dengan pantun.
"Nah yang kita laporkan adalah mengenai orasi Mas Butet, umpatan mengenai presiden kita Pak Jokowi,” ucap Ari di Kantor Bawaslu DIY, Kota Yogyakarta, DIY, Jumat (2/1/2024) dikutip dari Kompas.com.
Selain masalah pantun, Ari menyebut Butet telah telah menyebarkan berita bohong.
"Mas Butet menyebarkan berita bohong yakni kedatangan Pak Jokowi itu menghalangi kampanyenya 03," ucapnya.
Pihaknya juga melaporkan Butet karena dinilai telah melakukan hasutan berupa menyebarkan survei palsu. Dalam pelaporannya Ari menyerahkan beberapa barang bukti seperti cetakan dari media-media daring dan juga menyerahkan flashdisk.
"Dugaan pelanggaran hukum melanggar pasal 280 ayat 1 uu 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur larangan peserta atau tim kampanye menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan atau peserta pemilu lainnya," imbuh dia.
Menurut dia, di dalam pasal 280 sudah terdapat ancaman pidana berupa 2 tahun penjara dan denda Rp 25 juta. Sementara itu, Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Bawaslu DIY, Bayu Mardinta Kurniawan mengatakan, pihaknya telah menerima laporan dari relawan Jokowi.
"Selanjutnya laporan itu akan kami kaji bersama pimpinan lain. Untuk melihat apakah bukti material itu bisa masuk pelanggaran pidana pemilu atau tidak," kata Bayu.
Dia menambahkan laporan dugaan pelanggaran Pemilu ini masih bisa diproses karena masih dalam batas waktu tujuh hari sejak peristiwa terjadi.
"Hanya saja untuk menyimpulkan apakah dugaan pelanggaran UU Pemilu itu benar terjadi atau tidak tergantung kajian yang dilakukan," pungkasnya. (rsy/nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
NEWSPanglima TNI Hadiri Syukuran HUT ke-81 Marinir, Tekankan Kesiapan Perang Modern
Herman Saleh Harahap·6 jam yang lalu -
NASIONALDPR Siapkan Rp26 Triliun untuk Pengangkatan PPPK Penuh Waktu
Herman Saleh Harahap·6 jam yang lalu -
NEWSPemerintah Belum Tentukan Pengelola Dana Cadangan Pesangon
Herman Saleh Harahap·7 jam yang lalu -
POLITIKPengamat Usul Wapres Pengganti Gibran Berasal dari Unsur DPD RI
Herman Saleh Harahap·7 jam yang lalu -
KOTA MEDANOperasi Zebra Toba 2026, Polrestabes Medan Kedepankan Perubahan Perilaku
Herman Saleh Harahap·8 jam yang lalu -
-
-
NEWSAntisipasi Insiden di Teluk Balikpapan, Pertamina RU Gelar Simulasi Darurat Skala Besar
Herman Saleh Harahap·9 jam yang lalu -
NEWSOperasi Zebra Mahakam 2026 Periksa Kelaikan Bus dan Jalur Lintas Provinsi
Herman Saleh Harahap·9 jam yang lalu -
Semua berita sudah ditampilkan
