Suntikan Dana Rp35 Miliar Lebih, Indonesia-Swiss-UNDP Mulai Transformasi Hijau Berkelanjutan di Sumatera dan Kalimantan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA–Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, bersama dengan Kedutaan Besar Swiss dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), Senin (22/6/2026) secara resmi meluncurkan fase kedua Sustainable Landscape Program Indonesia (SLPI). Tahapan ini didukung pendanaan sebesar CHF 1,6 Juta atau setara Rp35 Miliar lebih.

Head of Nature and Low Carbon Development Unit UNDP Indonesia, Aretha Aprilia, mengatakan, program ini akan berlangsung dari 2026 hingga 2029 di Aceh, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. SLPI Fase II mendukung prioritas-prioritas ini dengan menghubungkan aksi di tingkat lokal dengan tujuan pembangunan nasional serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

“Pembangunan berkelanjutan hanya dapat terwujud ketika masyarakat menjadi bagian dari solusi. Melalui SLPI, UNDP mendukung platform multipihak yang mempertemukan petani, pemerintah, dan sektor swasta untuk membangun kolaborasi, berbagi pengetahuan, serta menyelaraskan upaya menuju tujuan bersama yang memberikan manfaat bagi masyarakat maupun lingkungan,” ujar Aretha Aprilia, dalam siaran persnya, yang diterima redaksi.

Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Timor-Leste, dan ASEAN, YM Olivier Zehnder, menyebutkan, berlandaskan pencapaian Fase I yang dilaksanakan pada 2023–2025 dengan dukungan dari Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi (SECO), SLPI Fase II (2026-2029) akan berfokus pada upaya membawa pendekatan yang telah terbukti berhasil dari tahap percontohan menuju sistem yang lebih kuat. Program ini akan membantu menjadikan kemitraan multipemangku kepentingan ini sebagai bagian tetap dari cara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha bekerja sama, memantau lebih dekat apa yang berhasil, dan membangun pendanaan yang lebih stabil, sehingga hasilnya dapat terus berlanjut jauh setelah program ini berakhir.

"Bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Swiss dan Indonesia, kami melihat SLPI sebagai bukti nyata bahwa kemitraan yang kuat dapat menghasilkan dampak yang berkelanjutan. Melalui Fase I, kami telah menunjukkan bahwa pengelolaan lanskap yang berkelanjutan tidak hanya melindungi hutan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka akses ke peluang pasar yang lebih baik. Melalui Fase II, kami berkomitmen untuk melanjutkan dan memperluas capaian tersebut, sekaligus memastikan praktik-praktik yang telah terbukti berhasil dapat terintegrasi dalam sistem dan terus memberikan manfaat jangka panjang,” ujarnya. 

Fase kedua juga akan memberikan penekanan lebih besar pada koordinasi nasional-subnasional, pemantauan berbasis hasil, mobilisasi sumber daya domestik, dan keterlibatan sektor swasta. Prioritas-prioritas ini merupakan tindak lanjut dari pembelajaran Fase I dan dimaksudkan untuk mendukung kepemilikan jangka panjang oleh lembaga-lembaga Indonesia dan para pemangku kepentingan lanskap.

“Lanskap Indonesia adalah aset nasional, dan melindunginya sekaligus memajukan kesejahteraan masyarakat kita merupakan prioritas nasional,” ujar Dida Gardera, Staf Ahli Menteri bagi Menteri Koordinator Bidang Konektivitas dan Sektor Jasa, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Ditambahkannya, peluncuran SLPI Fase II menandakan lebih dari sekadar kelanjutan sebuah program. Ini merupakan wujud komitmen bersama untuk melindungi lanskap yang menopang kehidupan masyarakat, sekaligus menciptakan lapangan kerja dan peluang bagi generasi mendatang.

(Emn/Nusantaraterkini.co)