Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

Soal Polemik Kenaikan PPN 12 Persen, Ketua DPD RI Sarankan Ajukan Judicial Review UU HPP ke MK

Polemik kenaikan Pajak Penghasilan Nilai (PPN) 12 persen akan mulai diberlakukan Januari 2025 mendapat respon

Bagikan:
Soal Polemik Kenaikan PPN 12 Persen, Ketua DPD RI Sarankan Ajukan Judicial Review UU HPP ke MK
A A

Nusantaraterkini.co, Jakarta - Polemik kenaikan Pajak Penghasilan Nilai (PPN) 12 persen akan mulai diberlakukan Januari 2025 mendapat respon dari Ketua DPD RI Sultan B Najamudin.

Menurutnya, kebijakan menaikkan PPN menjadi 12 persen merupakan perintah UU yang sangat dilematis bagi khususnya Prabowo sebagai Presiden.

Meski demikian, menurut mantan ketua HIPMI Bengkulu itu, keputusan untuk memberlakukan PPN 12 persen pada produk tertentu sudah tepat dan bijaksana. 

Dalam konteks ini pemerintah sudah berupaya keras untuk mensiasatinya dengan pendekatan yang lebih ramah kepada masyarakat.

"Harus kita akui bahwa pajak yang dianggap terlampau tinggi merupakan persoalan sosial dan ekonomi yang harus diwaspadai oleh pemerintah. Oleh karenanya sejak awal kami mengusulkan agar sebaiknya kebijakan ini ditunda hingga pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat kembali pulih," kata Sultan, Selasa (24/12/2024).

Sultan mengatakan jika UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) no 7 tahun 2021 tersebut tidak dijalankan pemerintah, tentu akan menjadi preseden buruk kewajiban konstitusional presiden sebagai kepala pemerintahan. 

Namun jika masih terdapat pihak yang keberatan, Senator Bengkulu ini menyarankan agar dilakukan Judicial Review terhadap UU HPP ke Mahkamah Konstitusi.

"Agar lebih adil dan tidak hanya menyalahkan pemerintah, kami rekomendasikan agar UU HPP di challenge ke MK. Itu solusi konstitusional yang saya kira cukup adil," pungkasnya.

Diketahui, wacana Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi sebesar 12 persen berlaku 1 Januari 2025 menuai penolakan dari berbagai pihak. 

Dasar pemerintah menaikan PPN adalah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 atau UU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). 

(cw1/nusantaraterkini.co)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait

Berita Terbaru