Soal Polemik Kenaikan PPN 12 Persen, Ketua DPD RI Sarankan Ajukan Judicial Review UU HPP ke MK
Polemik kenaikan Pajak Penghasilan Nilai (PPN) 12 persen akan mulai diberlakukan Januari 2025 mendapat respon
Nusantaraterkini.co, Jakarta - Polemik kenaikan Pajak Penghasilan Nilai (PPN) 12 persen akan mulai diberlakukan Januari 2025 mendapat respon dari Ketua DPD RI Sultan B Najamudin.
Menurutnya, kebijakan menaikkan PPN menjadi 12 persen merupakan perintah UU yang sangat dilematis bagi pemerintah khususnya Prabowo sebagai Presiden.
Meski demikian, menurut mantan ketua HIPMI Bengkulu itu, keputusan pemerintah untuk memberlakukan PPN 12 persen pada produk tertentu sudah tepat dan bijaksana.
Dalam konteks ini pemerintah sudah berupaya keras untuk mensiasatinya dengan pendekatan yang lebih ramah kepada masyarakat.
"Harus kita akui bahwa pajak yang dianggap terlampau tinggi merupakan persoalan sosial dan ekonomi yang harus diwaspadai oleh pemerintah. Oleh karenanya sejak awal kami mengusulkan agar sebaiknya kebijakan ini ditunda hingga pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat kembali pulih," kata Sultan, Selasa (24/12/2024).
Sultan mengatakan jika UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) no 7 tahun 2021 tersebut tidak dijalankan pemerintah, tentu akan menjadi preseden buruk kewajiban konstitusional presiden sebagai kepala pemerintahan.
Namun jika masih terdapat pihak yang keberatan, Senator Bengkulu ini menyarankan agar dilakukan Judicial Review terhadap UU HPP ke Mahkamah Konstitusi.
"Agar lebih adil dan tidak hanya menyalahkan pemerintah, kami rekomendasikan agar UU HPP di challenge ke MK. Itu solusi konstitusional yang saya kira cukup adil," pungkasnya.
Diketahui, wacana Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi sebesar 12 persen berlaku 1 Januari 2025 menuai penolakan dari berbagai pihak.
Dasar pemerintah menaikan PPN adalah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 atau UU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
(cw1/nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
NEWSPanglima TNI Hadiri Syukuran HUT ke-81 Marinir, Tekankan Kesiapan Perang Modern
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
NASIONALDPR Siapkan Rp26 Triliun untuk Pengangkatan PPPK Penuh Waktu
Herman Saleh Harahap·2 jam yang lalu -
NEWSPemerintah Belum Tentukan Pengelola Dana Cadangan Pesangon
Herman Saleh Harahap·2 jam yang lalu -
POLITIKPengamat Usul Wapres Pengganti Gibran Berasal dari Unsur DPD RI
Herman Saleh Harahap·2 jam yang lalu -
KOTA MEDANOperasi Zebra Toba 2026, Polrestabes Medan Kedepankan Perubahan Perilaku
Herman Saleh Harahap·3 jam yang lalu -
-
-
NEWSAntisipasi Insiden di Teluk Balikpapan, Pertamina RU Gelar Simulasi Darurat Skala Besar
Herman Saleh Harahap·4 jam yang lalu -
NEWSOperasi Zebra Mahakam 2026 Periksa Kelaikan Bus dan Jalur Lintas Provinsi
Herman Saleh Harahap·4 jam yang lalu -
Semua berita sudah ditampilkan
