Silaturahmi ke MA, Ketua MPR Tekankan Independensi Kehakiman dan Dorong Percepatan Penanganan Perkara

Nusantaraterkini.co, JAKARTA– Ketua MPR Ahmad Muzani bersama jajaran pimpinan MPR melakukan kunjungan silaturahmi kebangsaan ke Mahkamah Agung (MA), Selasa (14/7/2026).

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari konsultasi antarpimpinan lembaga negara menjelang Sidang Tahunan MPR yang akan digelar sebelum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan MPR diterima langsung oleh Ketua Mahkamah Agung beserta para Wakil Ketua dan Hakim Agung. Ahmad Muzani menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan serta menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga negara dalam menjalankan tugas konstitusional masing-masing.

"Kunjungan ini merupakan bagian dari silaturahmi kebangsaan dan konsultasi antarpimpinan lembaga negara. Kami mengucapkan terima kasih atas sambutan yang hangat dari Mahkamah Agung," ujar Muzani kepada wartawan saat jumpa pers di gedung MA.

Dalam pertemuan itu, Muzani menegaskan pentingnya menjaga independensi kekuasaan kehakiman sebagai salah satu pilar utama negara hukum. Menurutnya, supremasi hukum hanya dapat terwujud apabila lembaga peradilan tetap bebas dari intervensi pihak mana pun.

Ia juga menegaskan bahwa MPR menghormati sepenuhnya kewenangan Mahkamah Agung dan tidak akan mencampuri urusan yang menjadi ranah lembaga peradilan.

Selain membahas hubungan antarlembaga, Muzani mengungkapkan bahwa Mahkamah Agung saat ini masih menghadapi tantangan berupa tingginya jumlah perkara. Pada 2025, tercatat sekitar 48 ribu perkara yang harus ditangani MA.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Mahkamah Agung terus melakukan inovasi melalui penerapan sistem peradilan berbasis elektronik. Menurut penjelasan pimpinan MA kepada MPR, digitalisasi layanan peradilan mampu mempercepat proses penyelesaian perkara sekaligus meningkatkan kepastian hukum.

Penerapan sistem elektronik juga dinilai berhasil menghemat penggunaan kertas hingga sekitar 23 ton. Selain lebih efisien, digitalisasi dinilai mampu meminimalkan risiko kehilangan maupun penyalahgunaan dokumen perkara.

Muzani juga mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut dibahas pentingnya memperkuat independensi anggaran Mahkamah Agung agar kekuasaan kehakiman semakin mandiri. Saat ini, anggaran MA disebut hanya sekitar 0,34 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Di bidang sumber daya manusia, Mahkamah Agung masih membutuhkan sekitar 1.600 hakim untuk mengisi kekurangan yang ada. Namun, proses rekrutmen hingga seorang calon hakim dapat menjalankan tugasnya diperkirakan memerlukan waktu sekitar dua hingga tiga tahun.

Saat ini, jumlah hakim di seluruh Indonesia mencapai sekitar 8.600 orang, mulai dari pengadilan tingkat pertama, banding hingga Mahkamah Agung. Sekitar separuh dari jumlah tersebut berusia di atas 55 tahun sehingga diperkirakan akan memasuki masa pensiun dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan.

Karena itu, Muzani menilai regenerasi sumber daya manusia di lingkungan peradilan menjadi tantangan besar yang harus dipersiapkan sejak dini agar kualitas dan independensi lembaga peradilan tetap terjaga di masa mendatang.

 (LS/Nusantaraterkini.co)