Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

Sebanyak 703 SPPG di Sumsel Telah Kantongi SLHS hingga Juli 2026

Sebanyak 703 SPPG di Sumsel Telah Kantongi SLHS hingga Juli 2026

Bagikan:
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Sumsel, Dedy Irawan saat diwawancarai di ruang kerjanya, Kamis (30/7/2026). (Foto: tia/nusantaraterkini.co)
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Sumsel, Dedy Irawan saat diwawancarai di ruang kerjanya, Kamis (30/7/2026). (Foto: tia/nusantaraterkini.co)
A A

Nusantaraterkini.co, - mencatat sebanyak () di wilayahnya telah resmi mengantongi () hingga 6 Juli 2026.

Jumlah tersebut mencakup mayoritas dari total 877 yang beroperasi di seluruh kabupaten dan kota se-Sumatera Selatan.

Penerbitan sertifikasi ini dilakukan untuk menjamin seluruh makanan siap saji yang diproduksi oleh SPPG memenuhi standar kesehatan serta kaidah kebersihan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes , Dedy Irawan menyampaikan jika pihaknya terus mengakselerasi penerbitan izin sanitasi bagi unit pelayanan yang belum memiliki SLHS.

Menurutnya, meskipun Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan toleransi waktu satu bulan setelah beroperasi, Dinkes justru mendorong agar sertifikat laik higiene ini diselesaikan sebelum fasilitas mulai mendistribusikan makanan.

"Kami mendorong secepat mungkin penerbitan . Bahkan, sebelum SPPG beroperasi itu harus memiliki SLHS," ujar Dedy Irawan, Jum’at (31/7/2026).

Untuk mendapatkan kelayakan sanitasi, Dedy menegaskan jika ada tiga ketentuan utama yang wajib dipenuhi oleh setiap pengelola SPPG, yakni seluruh petugas pengolah makanan wajib mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat resmi dari Dinkes provinsi atau kabupaten/kota.

Kemudian, sampel air masak dan olahan makanan harus terbukti bebas dari cemaran bakteri E-coli, formalin, maupun bahan pengawet berbahaya.

Terkahir, fasilitas dapur dan lingkungan kerja wajib melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) dengan nilai di atas 80 berdasarkan pemeriksaan langsung tim Dinkes.

"Ketika ketiga syarat itu sudah dipenuhi, maksimal penerbitan SLHS ini dalam waktu dua minggu," tegasnya.

Ia mengatakan jika kendala penerbitan biasanya muncul saat tahap IKL jika ditemukan fasilitas yang belum memenuhi standar. Pihaknya langsung memberikan catatan evaluasi agar segera diperbaiki oleh pengelola.

Berdasarkan data Dinkes Sumsel, Kota menjadi wilayah dengan jumlah SPPG bersertifikat terbanyak yakni mencapai 190 unit, disusul Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) sebanyak 82 unit.

Berikut sebaran penerbitan SLHS di wilayah Sumatera Selatan:

Daerah Capaian Tinggi: OKU Timur (50), Banyuasin (49), Ogan Ilir (49), Musi Rawas (46), Muara Enim (39), Musi Banyuasin (34), dan Lubuk Linggau (33).

Daerah Capaian Menengah: OKU (27), Empat Lawang (23), OKU Selatan (20), dan Lahat (17).

Daerah Lainnya: Pagar Alam (12), Prabumulih (12), Musi Rawas Utara (10), serta PALI (10).

“Jadi kami mengimbau kepada seluruh pengelola SPPG yang saat ini masih dalam proses melengkapi dokumen atau perbaikan fasilitas, untuk segera merampungkan rekomendasi tim teknis agar seluruh unit pelayanan di Sumsel terjamin keamanannya,” ucap dia. 

(Tia/Nusantaraterkini.co)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait