Roy Suryo dan dr Tifa tak Ditahan, Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Terkait Ijazah Jokowi Segera Disidangkan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menerima pelimpahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti (Tahap II) dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam perkara dugaan tindak pidana penyerangan kehormatan atau nama baik seseorang yang berkaitan dengan polemik ijazah Presiden Joko Widodo.

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Marcelo Bellah, mengatakan bahwa perkara tersebut disangkakan berdasarkan Pasal 433, Pasal 434, dan Pasal 441 KUHP, serta sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), termasuk Pasal 32 dan Pasal 35.

"Pada hari ini, Senin, 22 Juni 2026, penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada kami selaku penuntut umum," kata Marcelo Bellah, Senin (22/6/2026).

Dua tersangka yang diserahkan dalam pelimpahan tersebut masing-masing berinisial RS, seorang laki-laki, dan TF, seorang perempuan.

Selain para tersangka, penyidik juga menyerahkan sebanyak 714 barang bukti yang terdiri atas berbagai jenis dokumen, buku, telepon genggam, flash disk, serta sejumlah tautan dan rekaman video yang dinilai memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang ditangani.

Meski berkas perkara telah dinyatakan lengkap, Kejaksaan memutuskan tidak melakukan penahanan terhadap kedua tersangka. Keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan permohonan dari kuasa hukum dan keluarga tersangka, yang bersedia menjadi penjamin selama proses hukum berlangsung.

"Keluarga para tersangka menyatakan kesediaannya untuk menjadi penjamin dan menerima konsekuensi apabila tersangka tidak hadir dalam persidangan. Selain itu, para tersangka juga telah membuat surat pernyataan untuk bersikap kooperatif, mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku, serta tidak mengulangi perbuatan yang disangkakan," ujar Marcelo.

Sebagai gantinya, kedua tersangka diwajibkan menjalani wajib lapor satu kali setiap minggu hingga proses persidangan berlangsung.

Kejaksaan menilai perkara tersebut sebagai perkara penting karena telah menyita perhatian publik dalam waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, proses pelimpahan berkas perkara dan penyusunan surat dakwaan akan segera diselesaikan agar perkara memperoleh kepastian hukum.

Menurut Marcelo, berdasarkan penetapan yang berlaku, Pengadilan Negeri Jakarta Timur ditunjuk sebagai pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

"Kami akan segera melimpahkan berkas perkara beserta surat dakwaan ke pengadilan yang berwenang agar proses persidangan dapat segera berjalan dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak," tutupnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)