Revisi UU Ketenagalistrikan Diharap Perkuat Ketahanan Energi dan Smart Grid

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Komisi XII DPR tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Revisi regulasi tersebut ditargetkan mampu memperkuat ketahanan energi daerah, mempercepat transisi energi bersih, membuka ruang investasi, serta meningkatkan konsumsi listrik per kapita nasional.

Anggota Komisi XII DPR Sartono Hutomo mengatakan, revisi UU Ketenagalistrikan harus mampu memberikan jaminan atas keandalan (reliability) sistem kelistrikan nasional. Menurutnya, Indonesia tidak cukup hanya mengejar rasio elektrifikasi, tetapi juga harus memastikan kualitas layanan listrik.

"Indonesia tidak boleh hanya sekadar mengejar rasio elektrifikasi, tetapi juga harus mengejar kualitas pasokan listrik (reliability), kecukupan cadangan daya (reserve margin), fleksibilitas jaringan (smart grid), dan percepatan pembangunan transmisi antarpulau agar mampu mengakomodasi pertumbuhan industri," ujarnya, Sabtu (18/7/2026).

Ia menilai regulasi baru juga harus mampu memberikan kepastian bagi investor tanpa mengurangi penguasaan negara atas sektor ketenagalistrikan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945.

Menurut Sartono, RUU Ketenagalistrikan perlu dirancang agar dapat menarik investasi di sektor pembangkit listrik, transmisi, penyimpanan energi (energy storage), hingga pengembangan teknologi baru. Di sisi lain, aturan tersebut juga harus selaras dengan agenda hilirisasi dan industrialisasi yang tengah didorong pemerintah.

"Kebutuhan listrik kawasan industri, smelter, kendaraan listrik, hingga industri strategis harus menjadi bagian dari perencanaan sistem kelistrikan nasional sehingga pembangunan pembangkit tidak tertinggal dibanding pertumbuhan permintaan," kata politikus partai Demokrat ini.

Selain itu, Sartono juga menyoroti kebutuhan pasokan listrik bagi pengembangan data center di Indonesia. Ia menilai pengaturan mengenai kapasitas listrik untuk data center dalam RUU Ketenagalistrikan masih perlu dikaji lebih lanjut sesuai kebutuhan nasional ke depan.

Menurutnya, pengembangan data center dan teknologi kecerdasan buatan (AI) harus dibarengi dengan penguatan sistem keamanan siber guna mengantisipasi berbagai potensi ancaman digital.

"Perlu dipahami, menggunakan data center dan AI juga harus dibarengi dengan kemampuan negara dalam mengoptimalkan cyber security untuk mengantisipasi serangan atau ancaman siber yang bisa saja terjadi," tegas Anggota MKD DPR ini.

Sartono menambahkan, kebutuhan data center tidak hanya bergantung pada ketersediaan listrik, tetapi juga kualitas pasokan (power quality), tingkat keandalan (high availability), serta stabilitas jaringan listrik. Hal itu penting mengingat konsumsi listrik data center dapat mencapai 1 gigawatt (GW) secara berkelanjutan.

"Di sisi lain, stabilitas jaringan listrik juga harus mumpuni karena besaran penggunaan data center sangat besar, bisa sampai 1 GW dan kontinu. Kalau Indonesia mampu, tentu itu akan jauh lebih baik, apalagi saat ini pemerintah mendorong adanya Satu Data Indonesia," pungkas Legislator dapil Jatim VII ini.

(LS/Nusantaraterkini.co)