Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita

Polemik BEM UBK: Refleksi Politik Transaksional dan Peta Kekuasaan di Balik Layar

Fenomena BEM UBK Gate dinilai sebagai cerminan politik transaksional yang nyata. Simak analisis mendalamnya di sini

Ilustrasi Presiden RI Prabowo Subianto bersama Ketua Dewan Pertimbangan Gerakan Pemuda Marhaen (GPM), Ristiyanto. (Foto: dok AI)
Ilustrasi Presiden RI Prabowo Subianto bersama Ketua Dewan Pertimbangan Gerakan Pemuda Marhaen (GPM), Ristiyanto. (Foto: dok AI)
A A

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Jagat maya belakangan ini dihebohkan oleh gelombang kecaman netizen yang dialamatkan kepada oknum Badan Eksekutif (BEM) Universitas Bung Karno (UBK).

Menanggapi riuhnya respons publik tersebut, Ketua Dewan Pertimbangan Gerakan Pemuda Marhaen (), Ristiyanto memberikan pandangan mendalam mengenai fenomena yang kini disebut sebagai peristiwa " Gate".

Dalam keterangannya, Senin (29/6/2026), Ristiyanto mengimbau masyarakat luas agar menyikapi persoalan ini dengan kepala dingin. Menurutnya, penilaian publik terhadap aksi para aktivis tersebut hendaknya tetap dilakukan secara terukur dan tidak berlebihan.

Ia pun menyadari, sudut pandang yang ia bawa ini mungkin terasa unik dan menjadi suara minoritas di tengah kepungan kritik netizen. Ristiyanto menilai, apa yang dipertontonkan oleh oknum tidak berdiri sendiri, melainkan sebuah refleksi dari realitas yang lebih besar.

Fenomena ini disebutnya sebagai cerminan akurat dari kondisi masyarakat Indonesia yang saat ini sedang "sakit". Menurut analisisnya, kondisi tersebut diperparah oleh pengaruh kuat virus liberal-kapitalisme, baik di sektor politik maupun ekonomi, terutama semenjak bergulirnya amandemen UUD 1945.

Lebih lanjut, ia mengajak publik untuk jujur melihat realitas politik nasional yang terjadi selama ini. Ristiyanto menyoroti bagaimana praktik politik uang (money politics) seolah-olah sudah bertransformasi menjadi hal yang lumrah dan tidak lagi dianggap tabu dalam setiap perhelatan pesta demokrasi, baik pada Pemilihan Legislatif (Pileg) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres).

Secara satire, Ketua Dewan Pertimbangan ini menyimpulkan, para mahasiswa di BEM UBK sebenarnya hanya berhasil menyerap dengan baik kebiasaan buruk yang sudah mengakar di masyarakat. Apa yang mereka lakukan dinilai sebagai bentuk adopsi langsung dari realitas transaksional yang kerap dipertontonkan oleh orang-orang dewasa di panggung politik praktis.

Ristiyanto juga menambahkan, para mahasiswa tersebut sebenarnya hanya memodifikasi anjuran yang sering disuarakan oleh para aktivis pro-demokrasi pada setiap momen Pemilu. Jika selama ini masyarakat akrab dengan slogan "Ambil uangnya, tapi jangan pilih orangnya," maka dalam kasus ini terjadi sebuah pergeseran logika yang diadopsi oleh mahasiswa.

Oleh oknum BEM UBK, slogan pragmatis tersebut kemudian diubah polanya menjadi "Ambil uangnya, tapi jangan ubah titik tujuan demonya." Pergeseran ini terbukti di lapangan ketika kelompok mahasiswa tersebut tetap konsisten menggelar aksi unjuk rasa menuju Istana Negara, dan menolak untuk mengalihkan rute demonstrasi mereka ke Gedung DPR RI.

Melihat kenyataan pahit tersebut, Ristiyanto menyerukan sebuah pesan moral yang cukup menohok bagi semua pihak. Ia menegaskan bahwa momentum pagi ini harus dijadikan waktu yang tepat untuk menyuarakan penghentian segala bentuk kemunafikan.

Ia meminta agar seluruh lingkaran elemen bangsa menyudahi hipokrisi yang selama ini dipelihara dalam kehidupan berpolitik.

Dari kacamata geopolitik dan analisis strategi, peristiwa "" ini dinilai secara jelas memperlihatkan peta menang-kalah antar-aktor politik di lingkaran kekuasaan.

Ristiyanto melihat bahwa pihak yang paling diuntungkan dari situasi krisis ini adalah Wakil Presiden Raka, yang sukses memanen citra positif sebagai sosok pemimpin yang aspiratif, komunikatif, dan mau mendengar langsung keluhan mahasiswa.

Sebaliknya, Ristiyanto memberikan catatan kritis bagi jalannya roda pemerintahan. Ia menilai Presiden telah kalah satu langkah akibat lambatnya respons dari tim internal, yang kemudian menular pada kelambatan gerak Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, Partai Gerindra, serta parpol koalisi pendukung pemerintah. 

Kelambatan mengantisipasi ini dianggap berbahaya bagi keberlanjutan kepemimpinan Presiden ke depan, sehingga gerakan "Save Prabowo" dinilai menjadi sangat relevan demi menyelamatkan masa depan pemerintahan.

(Akb/nusantaraterkini.co)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait

Berita Terbaru