Petani Tembakau Minta Kepastian Kebijakan, DPR Dorong Perlindungan dari Hulu hingga Hilir

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Tengah meminta pemerintah menghadirkan kebijakan yang memberikan kepastian usaha sekaligus melindungi petani tembakau. Selama ini, petani menilai kontribusi mereka terhadap penerimaan negara belum diimbangi dengan perlindungan yang memadai.

Ketua APTI Jawa Tengah, Soleh, mengatakan petani berharap pemerintah tidak hanya memandang tembakau sebagai sumber penerimaan negara melalui berbagai pungutan dan kebijakan fiskal, tetapi juga memberikan dukungan nyata bagi keberlangsungan usaha mereka.

"Harapan kami, ke depan ada kejelasan dari pemerintah. Jangan sampai petani tembakau hanya menjadi sapi perah, sementara arah kebijakannya sendiri tidak jelas," kata Soleh, Rabu (22/7/2026).

Soleh juga menyoroti regulasi mengenai batas kadar nikotin yang dinilai berpotensi merugikan petani. Menurutnya, ketentuan tersebut tidak sejalan dengan karakteristik sejumlah varietas tembakau lokal, khususnya tembakau asal Temanggung yang secara alami memiliki kadar nikotin lebih tinggi.

Ia menjelaskan, beberapa jenis tembakau Indonesia memiliki kadar nikotin di atas ambang batas yang ditetapkan dalam regulasi. Kondisi itu dikhawatirkan dapat menekan daya saing hasil panen petani apabila kebijakan tidak mempertimbangkan karakteristik komoditas dalam negeri.

Karena itu, apti-jawa-tengah" class="article-tag-link" rel="tag">APTI Jawa Tengah meminta pemerintah menyusun regulasi yang lebih berpihak kepada petani dengan memperhatikan kondisi riil di lapangan sehingga memberikan kepastian usaha bagi pelaku sektor pertembakauan.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menilai persoalan pertembakauan di Indonesia bersifat kompleks karena menyangkut aspek kesehatan masyarakat, kesejahteraan petani, hingga keberlangsungan industri hasil tembakau.

Menurut Firman, penyelesaian persoalan tersebut tidak dapat dilakukan secara parsial. Pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

"Permasalahan tembakau ini cukup kompleks mulai dari pelaku industri tembakau yang tidak kompak, hingga adanya tumpang tindih kebijakan yang dinilai merugikan petani. Dibutuhkan penyelesaian dari hulu hingga hilir dan pemerintah harus hadir mendengarkan serta menindaklanjuti keluhan para petani," ujar Firman.

Ia menambahkan, Indonesia masih menghadapi tingginya prevalensi perokok yang berdampak pada meningkatnya beban kesehatan dan kerugian ekonomi. Di sisi lain, kebijakan kenaikan cukai hasil tembakau juga menghadapi tantangan berupa maraknya peredaran rokok ilegal.

Firman juga menyoroti berbagai persoalan yang dihadapi petani tembakau, mulai dari anomali cuaca, dominasi tengkulak dalam tata niaga, hingga serangan hama dan penyakit seperti Tobacco Mosaic Virus yang menurunkan kualitas hasil panen.

Selain itu, produksi tembakau nasional dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan industri rokok, terutama untuk jenis dengan standar kualitas tertentu, sehingga Indonesia masih bergantung pada impor.

Sebagai salah satu alternatif solusi, Firman mendorong pemerintah mempelajari kebijakan pengelolaan tembakau di sejumlah negara, seperti China dan Turki. Menurutnya, sistem penetapan harga, kontrak tanam, pengaturan kuota produksi, serta pengendalian impor dapat menjadi referensi dalam menyusun kebijakan nasional.

"Contohnya di China, negara menentukan harga beli tembakau dari petani serta menerapkan sistem kontrak tanam sehingga petani tidak merugi. Produksi juga diatur melalui kuota tanam dan impor dibatasi agar tidak dilakukan secara sembarangan ketika produksi dalam negeri menurun," katanya.

Firman berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap komoditas tembakau sebagaimana yang dilakukan pada sektor pangan, termasuk melalui kebijakan perlindungan harga yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

"Jangan hanya beras saja yang diperhatikan. Jika kebijakan perlindungan harga juga diterapkan kepada petani tembakau, saya yakin kesejahteraan mereka akan meningkat," pungkasnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co).