Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita

Pengadaan Meja Biliar DPRD Sumsel Dibatalkan, Pengamat Ingatkan Waspada Munculnya 'Anggaran Siluman'

Pengadaan meja biliar DPRD Sumsel batal. Pengamat ingatkan publik waspadai anggaran siluman susulan

Pengamat kebijakan publik Sumsel, Husni Thamrin. (Foto: Istimewa)
Pengamat kebijakan publik Sumsel, Husni Thamrin. (Foto: Istimewa)
A A

Nusantaraterkini.co, PALEMBANG — Paket pengadaan meja biliar untuk pimpinan DPRD (Sumsel) resmi dihapus dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP menyusul gelombang protes masyarakat.

Namun pengamat memperingatkan publik agar tetap waspada terhadap potensi munculnya kembali anggaran serupa di masa mendatang.

Pembatalan tersebut dinilai sebagai kemenangan suara publik, namun dianggap belum tuntas secara etika politik.

Pengamat Sumsel, menilai pihak sekretariat maupun pimpinan dewan perlu memberikan pernyataan resmi untuk menjamin jika fasilitas mewah tersebut tidak akan dianggarkan kembali secara sembunyi-sembunyi saat pengawasan melemah.

“Langkah yang paling tepat adalah pimpinan DPRD secara eksplisit dan resmi menyatakan bahwa pengadaan itu dievaluasi ulang atau dibatalkan, disertai penjelasan terbuka kepada masyarakat,” ujar , Kamis (12/3/2026).

Menurutnya, polemik ini mencerminkan buruknya skala prioritas dalam penyusunan anggaran daerah yang seharusnya lebih berpihak pada kepentingan rakyat kecil.

Ia menegaskan jika permohonan maaf dari pimpinan dewan merupakan bentuk pertanggungjawaban moral atas kegaduhan yang telah melukai rasa keadilan publik.

“Sikap mengakui kekeliruan dan meminta maaf bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk tanggung jawab moral, politik, dan penghormatan kepada rakyat,” tegasnya.

Ia juga meminta masyarakat sipil dan media untuk terus memantau laman guna mengantisipasi praktik "".

Ia menengarai adanya pola politik anggaran yang kerap menarik paket kontroversial saat dikritik, namun memasukkannya kembali ketika tensi publik mereda.

“Kemungkinan paket tersebut dimasukkan kembali tetap ada apabila pengawasannya lemah. Yang harus diwaspadai adalah pola meredam kritik dengan menarik paket saat sorotan publik tinggi, lalu memunculkannya lagi ketika perhatian masyarakat melemah,” pungkasnya. 

(Tia/Nusantaraterkini.co) 

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait