Pemprov Jakarta Diminta Tampung Masukan Publik soal Rencana Penerapan ERP

nusantaraterkini.co, JAKARTA - Rencana Pemerintah Provinsi Jakarta menerapkan kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di sejumlah ruas jalan Ibu Kota menuai sorotan. 

Pasalnya, meski saat ini sudah ada penerapan ganjil genap dan sebelumnya ada penerapan 3 ini one untuk setiap kendaraan. Namun tetap saja belum bisa mengatasi kemacetan yang acap kali terjadi di Jakarta.

Menanggapi hal itu, Pengamat Transportasi Perkotaan, Budi Yulianto meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta untuk menampung masukan kembali dari publik soal rencana jalan berbayar elektronik (Electronic Road Pricing/ERP) untuk memastikan kebijakan itu dapat mengurai kemacetan di Jakarta.

"Pemprov Jakarta harus benar-benar membuktikan program ini akan berhasil dan bisa menciptakan integrasi transportasi strategis yang dapat mengatasi kemacetan," ujar Budi, Jumat (20/6/2025).

Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan pihaknya berencana menerapkan jalan berbayar untuk mengurangi kemacetan. Ia mengatakan wacana ini masih dimatangkan.

Di samping itu, Pramono juga meyakini kebijakan jalan berbayar bisa menghasilkan keuntungan untuk mensubsidi program TransJabodetabek dan menjadi solusi jangka panjang mengatasi kemacetan.

Budi mengatakan masukan diperlukan mengingat publik masih banyak yang beranggapan ERP memaksa masyarakat untuk membayar dan tidak ada pilihan lain ketika hendak melalui ruas jalan tertentu.

"Ditambah lagi dengan fasilitas transportasi yang aman dan nyaman secara ekonomi sebagai kompensasinya belum tersedia," ujar Budi.

Menurut Budi, saat masyarakat memilih menggunakan transportasi umum berupa taksi daring dan ojek daring, namun tetap terkena ERP, tentu juga akan memberatkan, lanjut dia.

"Ini harus dipahami Pemprov Jakarta karena program ini banyak melibatkan kebijakan," tutur Budi.

Dikatakan Budi, melihat kegagalan dan keberhasilan ERP yang terjadi di sejumlah kota besar di dunia dapat menjadi bahan pertimbangan rencana kebijakan itu di Jakarta.

"Saya memberikan contoh penerapan ERP di Inggris, yang walaupun berhasil diterapkan di London, namun gagal diterapkan di kota-kota lainnya seperti Birmingham, Cardiff, dan Liverpool," jelas Budi.

Selain itu, kata Budi, tidak hanya di London, negara Singapura dan Stockholm di Swedia juga berhasil menerapkan ERP. Namun, di sisi lain penolakan ERP terjadi di Hong Kong yang sejak 1983 memperkenalkan ERP namun hingga kini tidak kunjung dilaksanakan karena ramainya penolakan warga.

Paling terkini, lanjut dia, penolakan ERP juga terjadi di New York, Amerika Serikat saat pemerintah setempat mendapatkan persetujuan dari badan legislatif di kota itu.

Jangan Bebani Warga

Sedangkan, Anggota DPR RI Nasir Djamil meminta Pemprov Jakarta mengkaji ulang rencana tersebut, mengingat jalan merupakan hak publik yang harus dilayani pemerintah.

Nasir Djamil mengungkapkan berbagai upaya telah dilakukan pemerintah mengatasi kemacetan di Jakarta, mulai dari skema 3-in-1 hingga penerapan pajak progresif kendaraan bermotor. 

Namun, upaya-upaya tersebut belum mampu mengurai kemacetan secara signifikan.

“Untuk itu perlu dipikirkan lagi apakah jalan berbayar ini efektif diterapkan,” ujar Nasir Djamil.

Terlebih, kata Nasir Djamil penyediaan jalan merupakan bagian dari pelayanan publik yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Jalan, kata Djmail Nasir, adalah hak warga negara dan semestinya tidak dibebani biaya tambahan.

“Jalan ini kan bagian dari hak warga negara. Pada hakikatnya jalanan itu harus gratis karena itu bagian dari pelayanan publik yang menjadi tugas pemerintah,” tegasnya.

Lebih jauh, Djamil Nasir juga menyoroti tujuan utama dari kebijakan jalan berbayar adalah mengurai kemacetan dan mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum. 

Namun, menurutnya, saat ini infrastruktur transportasi publik di Jakarta masih belum memadai untuk menunjang kebijakan tersebut.

“Transportasi umum kita belum bisa masuk ke sudut-sudut kota. Berbeda dengan di luar negeri, di mana moda transportasinya sudah menjangkau hampir seluruh wilayah dan datang tepat waktu sesuai jadwal,” jelasnya.

Untuk itu, ia menilai sebelum jalan berbayar diterapkan, pemerintah harus memastikan sistem transportasi publik telah tersedia secara merata dan dapat diandalkan.

Sementara itu, Kabagops Korlantas Polri Kombes Pol Aries Syahbudin menjelaskan jalan berbayar atau ERP merupakan salah satu skema rekayasa lalu lintas yang telah diterapkan di kota-kota besar dunia seperti di Singapura.

Kombel Pol Aries mengatakan di Indonesia, wacana jalan berbayar sudah lama ada. Namun menurutnya yang menjadi tantangan adalah bagaimana sistem ini dijalankan secara efektif.

“Sebetulnya wacana ERP ini sudah lama. Tinggal bagaimana sistemnya bisa diatur dengan baik dan diterapkan secara konsisten,” tuturnya.

Ia mengatakan skema ini bertujuan untuk membatasi jumlah kendaraan yang masuk ke dalam kota dengan cara membayar. Melalui skema ini diharapkan jumlah kendaraan di dalam kota berkurang dan bisa mengurai kemacetan. 

(cw1/nusantaraterkini.co).