Pemerintah Siapkan Sejumlah Langkah untuk Kendalikan Inflasi di Sumut

Nusantaraterkini.co, MEDAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mengaku siap melaksanakan sejumlah langkah dalam pengendalian inflasi.

Langkah-langkah tersebut, yakni melakukan percepatan realisasi APBD, percepatan realisasi PMA dan PMDN, percepatan realisasi proyek infrastruktur pemerintah, pengendalian harga pokok, pencegahan ekspor impor ilegal, perluasan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas sektor pertanian/perikanan/perkebunan/peternakan, industri manufaktur, dan mempermudah perizinan usaha

Baca Juga : Analis Pasar: Nilai Tukar Rupiah Lanjutkan Pelemahan Didorong Data Inflasi

“Ini adalah langkah percepatan pertumbuhan ekonomi yang telah disampaikan oleh pemerintah pusat,” ucap Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya, usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi 2025 melalui zoom meeting di Kantor Gubernur Sumut, Senin (11/8/2025).

Untuk itu, Wagub meminta kepada setiap organisasi perangkat daerah (OPD) agar berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kabupaten/kota, untuk memetakan daerah mana saja yang inflasinya menjadi perhatian.

“Saya minta semua OPD, kerja tim. Mana saja kegiatan yang bisa menekan laju inflasi, mainkan saja,” tegasnya.

Baca Juga : Legislator: Subtitusi Pangan Dapat Membantu Tekan Inflasi dengan Ketergantungan pada Beras

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut secara month to month (m/m) Provinsi Sumut mengalami inflasi 0,76% pada Juli 2025.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, yang menjadi perhatian pada penyumbang inflasi adalah beras dan bawang merah. Kemudian kelompok pendidikan.

“Secara history, pendidikan akan dimulai pada Juli dan berlanjut pada Agustus karena adanya pembayaran uang kuliah,” ucapnya.

Baca Juga : Pemprov Sumut Imbau Setiap Daerah Optimalkan Kerja Sama untuk Jaga Inflasi

Sementara Menteri Dalam Negeri (Mendag) Tito Karnavian mengatakan, puncak produksi beras terjadi pada Juni. Saat ini beberapa daerah sudah memasuki kemarau sehingga produksi akan menurun pada September dan Oktober. Salah satu upaya dalam mengendalikan inflasi dengan menstabilkan harga beras.

“Stok di Bulog dan swasta tercatat 4 juta ton. Sebanyak 1,3 juta ton yang sudah dikeluarkan oleh Bulog diperkirakan pada September dan Oktober. Ini harus didistribusikan dengan mekanisme yang ada dan di titik yang tepat,” ucapnya.

Tito berharap Rakor ini bisa menjadikan gambaran bagaimana kondisi inflasi di setiap daerah. Sehingga pemerintah pusat bersama Kementerian terkait, kepala daerah, dan instansi lainnya dapat memetakan langkah apa saja yang dilaksanakan segera.

(zie/Nusantaraterkini.co)