Narasi Penolakan Dinilai Tidak Berdasar, Mayoritas Masyarakat Adat Poco Leok Dukung PLTP Ulumbu Unit 5-6
Kelompok pro dan kontra ini dimunculkan karena ada segelintir orang yang mempengaruhi
Nusantaraterkini.co, MANGGARAI - Dukungan mayoritas masyarakat adat Poco Leok terhadap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu Unit 5-6 semakin menguat.
Di tengah polemik antara pihak pro dan kontra, tokoh adat, pemerintah daerah, serta konsultan sosial proyek ini menegaskan pentingnya keberlanjutan proyek sebagai upaya mendorong transisi energi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Taddeus Dappang, salah satu tokoh masyarakat Poco Leok menyatakan, bahwa penolakan terhadap proyek ini didorong oleh provokasi pihak tertentu.
"Kelompok pro dan kontra ini dimunculkan karena ada segelintir orang yang mempengaruhi mereka. Pemerintah dan teman-teman dari geothermal sudah melakukan pendekatan yang persuasif, tapi kelompok kontra ini tidak mau mendengar,” jelasnya.
Dukungan Mayoritas Masyarakat Adat
Taddeus Dappang menambahkan, musyawarah adat telah menjadi langkah penting dalam membangun kesepakatan terkait PLTP.
“Kami pernah diundang di gendang Mesir. Ada sekitar 10 gendang hadir dan kami bersepakat di depan tim independen dari KfW (MFC) agar pembangunan geothermal di Poco Leok ini berjalan. Dengan adanya proyek ini, saya yakin masyarakat Poco Leok akan lebih baik," sebutnya.
Senada dengan itu, Alfons Syukur, Tua Gendang Tere, menegaskan bahwa narasi penolakan tidak mencerminkan keseluruhan masyarakat adat.
"Penolak itu identik dengan masyarakat adat, padahal yang sebenarnya terjadi di Poco Leok, sebagian masyarakat adat mendukung geothermal. Apa buktinya? Mereka menyerahkan tanah milik mereka untuk geothermal,” katanya.
Sementara, Romanus Inta, Tua Gendang Lungar, bahkan mempertanyakan motif di balik penolakan.
“Tidak jelas alasan mereka. Sampai saat ini tidak jelas. Mereka anti dengan pemerintah, apa tujuannya? Dengan kami, pemilik tanah, apa tujuannya? Tidak ada tujuan, hanya mereka pergi demo terus,” ujarnya.
Ia juga menyoroti keterlibatan beberapa pihak luar yang dinilai memengaruhi opini masyarakat melalui pendekatan emosional.
"Media seperti Floresa dan kelompok seperti JPIC SVD hanya membangun narasi yang tidak berimbang. Mereka lebih banyak memainkan emosi masyarakat, bukan menawarkan solusi. Padahal, kami di sini sebagai masyarakat adat yang mendukung, punya alasan dan dasar yang kuat untuk melanjutkan proyek ini,” tambah Romanus.
Alfons Syukur menegaskan bahwa informasi yang dipublikasikan oleh media tersebut sering kali tidak mencerminkan realitas di lapangan.
"Ada media yang terlalu berpihak dan sengaja menggiring opini masyarakat dengan narasi-narasi yang membenturkan adat dan pemerintah. Padahal kenyataannya, kami adat justru mendukung penuh program geothermal ini,” ujarnya.
Sedangkan Vincent Godat, Tokoh Masyarakat Gendang Mesir menegaskan pentingnya kesepakatan untuk proyek ini.
“Di daerah Poco Leok ini yang kami tahu ada program, ada yang terima, ada juga yang menolak. Dan di samping itu, apa yang mereka dengar selama ini di sana, banyak yang tidak terima dari yang paling kecil sampai yang besar, sampai Bank KfW dengar. Mereka (penolak) bilang bahwa mereka tidak setuju dengan program pembangunan di Poco Leok,” jelasnya.
Lebih lanjut, Vincent menyampaikan bahwa mulai hari ini masyarakat Poco Leok secara keseluruhan mendukung proyek ini.
“Jadi mulai hari ini, kami setuju, kami di Poco Leok tidak ada yang tidak. Jadi mereka yang selama ini cerita keluar, yang selama ini yang omong tidak, kami tidak tahu, karena kami tidak jalan sama. Sekarang kami serahkan ke KfW bagaimana baiknya, mana yang baik mana yang tidak. Jadi menurut kami yang baik, jangan mundur lagi program ini, sekarang kami minta supaya lebih cepat bawa terang,” tegasnya.
Data Pendekatan Sosial
Connusa, sebagai konsultan sosial proyek ini, mencatat bahwa pendekatan kepada masyarakat adat dilakukan secara intensif sejak Mei 2022 hingga November 2024.
Dia memaparkan, dalam periode tersebut, telah dilakukan:
14 kali Tabe Gendang (dialog bersama masyarakat adat di rumah adat),
30 kali Sosialisasi dan 12 kali Free, Prior, and Informed Consent (FPIC),
5 upacara Penti, yang melibatkan PLN sebagai tamu undangan / ase kae.
“Seluruh kegiatan Penti dan Tabe Gendang menunjukkan dukungan masyarakat yang sangat besar terhadap proyek ini, dengan sebanyak 86,5 persen menyatakan mendukung proyek,” kata Dennis Goonting dari Connusa.
Nestor Castro dari MFC juga menegaskan bahwa proses dialog telah dilakukan secara transparan.
"Kami mendengarkan cerita dari berbagai pemangku kepentingan. Ada yang mendukung dan ada yang menentang. Namun, rekomendasi kami tetap pada melanjutkan proyek di lokasi yang masyarakatnya telah menyatakan dukungan penuh, dan menunda kegiatan di lokasi yang menyatakan menolak,” jelasnya.
Dalam rapat di lokasi yang berbeda pada tanggal 12 November 2024, KfW dan MFC menyetujui agar para pihak penolak bisa membuka diri untuk masuk dalam diskusi yang lebih bermakna bersama semua pihak melalui pendampingan pemerintah daerah, Ombudsman Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Dukungan Pemerintah Daerah
Pemerintah Kabupaten Manggarai menyatakan komitmennya untuk terus menjadi fasilitator dialog antara pihak-pihak yang terlibat. Yosef Djelamu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai, menegaskan pentingnya proyek ini bagi masyarakat lokal.
“Proyek PLTP Ulumbu ini bukan hanya untuk mendukung target transisi energi nasional, tetapi juga menjadi peluang besar bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar. Pemda terus berupaya agar dialog antara semua pihak berjalan harmonis,” ujarnya.
PLN Komitmen pada Kearifan Lokal
PLN memastikan seluruh proses pembangunan tetap menghormati adat istiadat masyarakat setempat.
“Selama ini, kami selalu melaksanakan proyek berdampingan dengan masyarakat adat dan istiadat. Seluruh tahapan pengadaan tanah juga melibatkan tua golo, tua adat, dan perangkat desa.” ungkap GM PLN UIP Nusra Abdul Nahwan.
Dukungan dari masyarakat adat, data transparan pendekatan sosial, dan komitmen pemerintah daerah menjadi landasan kuat bahwa proyek PLTP Ulumbu Unit 5-6 dapat berjalan demi mencapai keseimbangan antara keberlanjutan energi dan kesejahteraan masyarakat Poco Leok.
(Akb/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
HUKUM DAN KRIMINALSelain LSP, Polri Usut End User Lain Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Herman Saleh Harahap·24 menit yang lalu -
NEWSMagangHub Batch 3A Dimulai, 55.364 Peserta Siap Magang
Herman Saleh Harahap·46 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALIrjen Eko Hadi Dijatuhi Sanksi Pemberhentian Tidak Hormat
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
SOSOKPerjalanan Karier Irjen Eko Hadi Santoso: Mulai Lulus Akpol 1999, Kini Berakhir Dipecat
M Aribowo·1 jam yang lalu -
NEWSDorong Kemandirian Fiskal Daerah, Golkar MPR Siapkan RUU Obligasi Daerah
hendra·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALKPK Periksa Keluarga Eks Pejabat Pajak Soal Aliran Aset
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
NEWSTanpa Kajian Ilmiah, Pemerintah Tunda Pemindahan Badak Jawa
Herman Saleh Harahap·2 jam yang lalu -
SUMSELPetani di Empat Lawang Tewas Ditusuk Saat Pasang Tenda 40 Harian, Pelaku Dibekuk di Pondok Kebun
hendra·2 jam yang lalu -
NEWSPolda Metro Jaya Awasi Ketat Distribusi Sembako Jelang Nataru, Antisipasi Penimbunan
hendra·2 jam yang lalu -
NEWS VIDEOTerjepit Harga Sagu yang Naik Nyaris 100 Persen, Untung Pedagang Pempek Anjlok
Fadli Tara·2 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
