Lestari Moerdijat Dorong Peningkatan Literasi Hadirkan Masyarakat Berpikir Kritis

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mendukung berbagai upaya peningkatan literasi masyarakat menghadapi tantangan kehidupan berbangsa yang semakin berat. Tidak hanya sekadar bisa membaca, tetapi mampu berpikir kritis.

"Tantangan literasi di era saat ini sangat berat. Karena bukan hanya menciptakan masyarakat yang sekadar bisa membaca, tetapi juga harus mampu berpikir kritis di tengah derasnya arus informasi yang ada," kata Lestari, Rabu (25/3/2026).

Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 yang dirilis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada akhir tahun lalu mencatat, pemahaman tekstual (kemampuan siswa dalam memahami kosakata, latar cerita, dan struktur teks) dicapai oleh 49,21% peserta TKA. 

Selain itu, pemahaman inferensial siswa (kemampuan menjelaskan hubungan makna antarkalimat/paragraf) tercatat dicapai 43,21% peserta tes. Lalu, kemampuan mengevaluasi serta mengapresiasi teks yang memadai baru dicapai oleh 45,32% peserta TKA. 

Sejumlah catatan tersebut, menurut Lestari, dapat dimaknai lebih dari separuh peserta didik belum memiliki fondasi literasi yang kuat. 

"Ini bukan persoalan angka semata, tapi ancaman nyata bagi daya saing dan kedaulatan bangsa,” tegas Rerie, sapaan akrab Lestari. 

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu berpendapat bahwa sejumlah kendala dalam peningkatan literasi masyarakat, antara lain kesenjangan literasi antardaerah yang ekstrem, kuatnya budaya lisan jika dibandingkan dengan budaya tulisan, harga buku yang relatif mahal, dan kurangnya dukungan lingkungan keluarga, harus segera diatasi bersama. 

Langkah yang bisa dilakukan segera, menurut Rerie, dengan mempermudah akses masyarakat terhadap buku, melalui ketersediaan buku-buku berkualitas di perpustakaan yang tersebar di tanah air dan penghapusan pajak terkait buku seperti PPN, serta pajak kertas bahan baku buku. 

Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu mengungkapkan, saat ini Komisi XIII DPR RI sedang mendorong revisi UU Perbukuan untuk menghapus PPN buku. Selain itu, tegas Rerie, upaya distribusi guru berkualitas yang merata di daerah-daerah juga harus segera dilakukan. 

“Guru adalah salah satu panglima literasi di lapangan, selain keluarga. Tidak cukup hanya mengirim guru ke daerah-daerah, tapi juga harus memastikan mereka mendapat dukungan dan insentif yang layak," ujar Anggota. Majelis Tinggi Partai NasDem itu. 

Rerie mendorong agar upaya peningkatan literasi menjadi gerakan nasional yang terukur. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, tegas dia, harus diwujudkan untuk merealisasikan gerakan tersebut karena literasi adalah fondasi kedaulatan bangsa. 

"Jika generasi penerus tak mampu menelaah dengan baik derasnya setiap informasi yang datang, hal itu berpotensi menggerus kedaulatan Ibu Pertiwi," pungkas Rerie. 

(LS/Nusantaraterkini.co)