Komisi X Dorong RUU Sisdiknas Perjelas Posisi dan Hak Pendidikan Pesantren

Nusantaraterkini.co, Jakarta - Komisi X DPR tengah mendorong revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Revisi tersebut bertujuan memperjelas posisi dan hak pendidikan pesantren agar diakui secara penuh oleh negara. 

Baca Juga : Lalu Ari: Pesantren Bukan Sekedar Lembaga Pendidikan tapi Penjaga Moral Bangsa

“Kami ingin hak-hak pendidikan pesantren disamakan dengan lembaga pendidikan lainnya. Sebab pesantren merupakan pondasi awal pendidikan Indonesia,” tegas Lalu Ari sapaan akrabnya mengomentari soal Nasib Pesantren Ditengah Modernisasi, Kamis (16/10/2025). 

Ia menambahkan, banyak santri yang telah berperan penting dalam pembangunan bangsa, baik sebagai pemimpin, pemikir, maupun tokoh masyarakat. 

Karena itu, pemerintah harus hadir untuk memastikan pesantren mendapatkan perhatian dan dukungan yang layak.

Disisi lain, Lalu Ari juga mendorong agar pendidikan karakter yang ada di Pondok Pesantren (Ponpes) diadopsi sekolah umum. 

Baca Juga : Update Tragedi Ponpes Al-Khoziny Ambruk: 28 Santri Meninggal Dunia, 132 Korban Dievakuasi

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bahkan didorong memasukkan pendidikan karakter ke kurikulum pendidikan nasional.

"Etika, adat moral, sopan santun, dan menghargai guru itu harus menjadi contoh dari pendidikan-pendidikan umum. Kami akan mendorong itu masuk ke kurikulum pendidikan nasional," ujarnya.

Menurut dia, ponpes merupakan tempat di mana nilai-nilai ke-Indonesiaan, yakni gotong royong, hormat kepada guru, dan ketulusan hati terus tumbuh dan hidup. 

Lalu bahkan menyebut bila bangsa sekarang perlu kembali belajar adab dari pesantren melalui kiai.

Baca Juga : Cak Imin dan Menag Bahas Standar Pesantren: 40 Ribu Lebih Belum Memenuhi Kelayakan

Bagi Legislator dapil NTB ini, ponpes merupakan tempat sakral yang masih mengajarkan keikhlasan di tengah modernitas. 

Lalu bahkan menyatakan bila menjaga muruah pesantren bukan sekadar membela satu lembaga tetapi menyembuhkan luka moral bangsa dan negara.

Dalam upaya merawat kehormatan ponpes, Lalu menegaskan Komisi X DPR RI bakal mempertegas posisi pendidikan pesantren dalam Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. 

Perubahan payung hukum itu diperlukan agar negara betul-betul mengakui keberadaan hingga hak dari ponpes.

Baca Juga : Sosialisasi Perda, HT Milwan: Pesantren Harus Jadi Garda Terdepan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

"Insyaallah kami akan memperjelas posisi pendidikan pesantren, agar apa agar betul-betul diakui oleh negara, hak-haknya disamakan dengan hak-hak dari pendidikan," kata dia.

"Saya yakin dan percaya pondok pesantren yang hari ini terus tegak berdiri tetap berkomitmen untuk terus membimbing mendidik dan mempersiapkan generasi penerus bangsa," timpal dia.

Terakhir, bekas Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) ini berharap pemerintah benar-benar hadir untuk ponpes. 

Baca Juga : Main Bola Pakai Sarung, Wali Kota Binjai Siap Meriahkan Hari Santri Nasional 2025: se-Sumut Dipusatkan di Kota Binjai

Negara tidak boleh mengabaikan peran ponpes dalam melahirkan banyak pemimpin hingga para pemikir Tanah Air.

"Saya berharap pemerintah harus stabil dan negara harus hadir, bagaimanapun pondok pesantren banyak menciptakan pemimpin bangsa dan banyak menelurkan para pejuang para pemikir-pemikir Republik," tegasnya.

 (cw1/nusantaraterkini.co)