Imigrasi Padangsidimpuan Bentuk Desa Binaan PIMPASA, Perkuat Pencegahan Perdagangan Orang hingga Tingkat Desa

Nusantaraterkini.co, PADANGSIDIMPUAN – Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Padangsidimpuan memperkuat upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) melalui sosialisasi pembentukan Desa Binaan serta Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA), Kamis (16/7/2026). Program ini diharapkan menjadi sistem deteksi dini untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan orang.

Isi Berita:

Kegiatan yang berlangsung di Five and Co tersebut dihadiri Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta para lurah di Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, di antaranya Lurah Sambungan Jae, Partihaman, dan Hutaimbaru.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Padangsidimpuan, Rizki Ramadhan, mengatakan pembentukan Desa Binaan merupakan langkah strategis untuk memperkuat pengawasan dan edukasi masyarakat hingga ke tingkat desa.

"Kami terus meningkatkan upaya pencegahan TPPO dan TPPM dengan mengoptimalkan peran Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA). Kehadiran mereka diharapkan mampu mendeteksi lebih awal potensi terjadinya perdagangan orang di lingkungan masyarakat," ujar Rizki.

Menurutnya, program tersebut juga bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat di Kota Padangsidimpuan dan Kabupaten Tapanuli Selatan agar tidak mudah menjadi korban praktik perdagangan orang yang masih marak terjadi.

Rizki mengajak seluruh perangkat kecamatan, kelurahan, hingga desa untuk bersinergi dengan Kantor Imigrasi sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur bepergian dan bekerja ke luar negeri secara legal.

Ia juga mengimbau masyarakat yang berencana bekerja atau bepergian ke luar negeri agar datang langsung ke Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Padangsidimpuan untuk memperoleh informasi dan mengurus paspor sesuai ketentuan.

"Kami hadir di tengah masyarakat untuk memberikan pemahaman mengenai keimigrasian sekaligus membantu proses pengurusan paspor secara benar dan transparan," katanya.

Rizki menambahkan, kolaborasi antara petugas imigrasi, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas menjadi sistem peringatan dini yang efektif dalam mencegah munculnya kasus TPPO maupun TPPM.

Sementara itu, Kasubsi Intelijen Imigrasi Kelas III Non TPI Padangsidimpuan, Dimas Budi, menegaskan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur legal bekerja di luar negeri serta mengenali berbagai modus perdagangan orang.

Menurut Dimas, PIMPASA memiliki sejumlah tugas penting, mulai dari pembinaan masyarakat desa, koordinasi lintas sektor, pelayanan keimigrasian, pengumpulan informasi dan deteksi dini, hingga memberikan edukasi serta membangun jaringan intelijen di wilayah binaan.

"Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan PIMPASA merupakan garda terdepan negara di tengah masyarakat. Sinergi ini mengedepankan pendekatan edukasi, pencegahan, dan kemitraan sosial," jelasnya.

Sekretaris Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Potan, menyambut baik pelaksanaan sosialisasi tersebut. Menurutnya, materi yang diberikan akan menjadi bekal bagi pemerintah kecamatan untuk diteruskan kepada masyarakat, khususnya bagi warga yang ingin mengurus paspor atau bekerja ke luar negeri.

"Kegiatan ini sangat bermanfaat. Ilmu yang kami peroleh akan kami sampaikan kembali kepada masyarakat agar memahami prosedur yang benar saat hendak ke luar negeri," ujarnya.

Dengan adanya program Desa Binaan PIMPASA, diharapkan masyarakat semakin memahami prosedur pengurusan paspor, perjalanan ke luar negeri yang aman, serta pentingnya mengikuti jalur resmi sehingga dapat terhindar dari praktik perdagangan orang dan penyelundupan manusia.

(Ron/nusantaraterkini.co).