Herman Deru Resmi Serahkan SK Plt Bupati Muara Enim kepada Sumarni

Nusantaraterkini.co, PALEMBANG — Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muara Enim kepada Wakil Bupati Sumarni di Griya Agung pada, Rabu (10/6/2026).

Langkah kilat tersebut diambil guna menjamin stabilitas roda birokrasi dan pelayanan publik pasca-penetapan Bupati Edison sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Pada hari ini kita semua berkumpul dalam suasana keprihatinan atas ujian yang menimpa Muara Enim. Atas nama Pemerintah Kabupaten Muara Enim, kami menghormati sepenuhnya keputusan aparat penegak hukum. Kita doakan yang terbaik agar proses ini bisa berjalan dengan baik,” ujar Plt Bupati Muara Enim, Sumarni dalam sambutannya.

Sumarni memberikan apresiasi tinggi atas respon cepat dari Gubernur Sumatra Selatan yang langsung menerbitkan legitimasi jabatan sementara tersebut demi mencegah terjadinya kekosongan kepemimpinan di daerahnya.

“Kami mengapresiasi Gubernur yang bergerak cepat memberikan surat Plt ini. Kepemimpinan Kabupaten Muara Enim tetap berjalan, dan tugas serta tanggung jawab yang diberikan ini adalah ujian yang harus dijalankan,” imbuhnya.

Demi menjaga ritme kerja birokrasi, ia meminta seluruh jajaran organisasi perangkat daerah untuk merapatkan barisan dan tidak membiarkan ego sektoral mengganggu kinerja pelayanan.

“Saya tidak bisa bekerja sendiri, maka mari kita sama-sama bekerja. Jangan panik, tetap fokus pada tugas dan fungsi masing-masing. Kami mengajak seluruh OPD untuk bekerja bersama,” tegasnya.

Ia juga memberikan garansi penuh jika pusaran kasus hukum yang menjerat bupati nonaktif, sama sekali tidak akan melumpuhkan sektor pelayanan publik esensial bagi warga lokal.

“Seluruh pelayanan publik akan tetap berjalan normal seperti biasa. Pelayanan kesehatan, administrasi, dan berbagai persoalan masyarakat harus tetap diselesaikan dengan baik,” tuturnya.

Ia menilai jika prahara korupsi di pucuk pimpinan wilayahnya tersebut wajib dijadikan sebagai sarana pengingat kolektif demi membenahi tatanan sistem administrasi anggaran.

“Ini alarm keras bagi kita semua untuk memperkuat komitmen. Ke depan akan diperketat pengawasan dan seluruh proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan dan akuntabel,” katanya.

Ia mengimbau segenap elemen masyarakat untuk tetap tenang, menjaga kondusivitas wilayah, serta menyaring segala bentuk informasi yang belum teruji kebenarannya di ruang publik.

“Jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu. Mari bersama-sama membangun dengan hati yang sejuk dan pikiran yang jernih,” ucap dia. 

(Tia/Nusantaraterkini.co).