Hari Bhayangkara ke-80, DPR Minta Polri Berbenah: Jangan Tunggu Kasus Viral Baru Bertindak

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 pada Rabu (1/7/2026) dimanfaatkan kalangan DPR RI untuk mendorong Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melakukan pembenahan menyeluruh.

Selain memberikan apresiasi atas pengabdian Polri selama delapan dekade, para pimpinan DPR menekankan pentingnya peningkatan profesionalisme, pelayanan publik, hingga penegakan hukum yang berkeadilan agar kepercayaan masyarakat semakin kuat.

Wakil Ketua DPR Sari Yuliati, mengatakan 80 tahun perjalanan Polri merupakan tonggak penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban bangsa. Menurutnya, Polri telah menjadi pilar penegakan hukum yang berperan menjaga stabilitas nasional, mulai dari tingkat Mabes hingga Bhabinkamtibmas di pelosok desa.

"Delapan dekade bukanlah waktu yang singkat. Sepanjang perjalanan bangsa ini, Polri telah menjadi pilar kokoh yang menjaga tegaknya hukum dan ketertiban," ujar Sari, Rabu (1/7/2026).

Sebagai mitra kerja Polri, DPR berharap institusi kepolisian terus melakukan pembenahan agar semakin profesional, berintegritas, dan semakin dipercaya masyarakat.

Sari menegaskan Polri harus tetap konsisten menjalankan amanat konstitusi dengan melindungi dan mengayomi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta menegakkan hukum secara adil, transparan, dan humanis.

Menurutnya, Hari Bhayangkara ke-80 harus menjadi momentum refleksi untuk memperkuat institusi kepolisian agar tetap bersih, akuntabel, dan mampu menghadirkan rasa aman serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Selamat Hari Bhayangkara ke-80. Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Rastra Sewakottama!" ucapnya.

Senada, Anggota Komisi III DPR Jazilul Fawaid, menilai usia ke-80 menjadi momentum yang tepat bagi Polri untuk melakukan evaluasi dan pembenahan internal secara menyeluruh.

Meski mengapresiasi kontribusi Polri dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum, Jazilul mengingatkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

"Selama 80 tahun perjalanan Polri tentu sudah banyak pengabdian yang diberikan. Namun, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian semakin kuat," katanya.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR itu secara khusus menyoroti respons aparat terhadap laporan masyarakat. Menurutnya, pelayanan kepolisian harus hadir sejak awal dan tidak boleh bergantung pada tekanan opini publik.

"Polri harus menunjukkan respons yang cepat terhadap setiap pengaduan masyarakat. Jangan sampai penanganan suatu perkara baru mendapat perhatian setelah ramai dan viral. Kehadiran negara harus dirasakan masyarakat sejak awal melalui pelayanan kepolisian yang sigap dan profesional," tegasnya.

Jazilul juga mengingatkan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam setiap tindakan kepolisian. Ia meminta tidak ada lagi praktik kekerasan oleh oknum aparat dalam proses penegakan hukum.

Selain itu, ia mendesak Polri menindak tegas setiap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran hukum maupun kode etik tanpa pandang bulu.

"Jika ada oknum polisi yang melakukan pelanggaran, harus ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Jangan ada upaya melindungi anggota yang bermasalah. Transparansi dan ketegasan dalam penegakan disiplin internal merupakan kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri," ujarnya.

Ia berharap memasuki usia ke-80, Polri mampu semakin memperkuat profesionalisme, modernisasi, dan pelayanan publik sehingga benar-benar menjadi institusi yang dipercaya serta dekat dengan masyarakat.

(LS/Nusantaraterkini.co)