DPR Imbau Masyarakat Waspada Tawaran Haji Visa Foruda 2026

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR An’im Falachuddin mengimbau, masyarakat agar tidak tergiur tawaran keberangkatan haji menggunakan visa foruda pada tahun 2026. Imbauan tersebut disampaikan menyusul keputusan Pemerintah Arab Saudi yang tidak menerbitkan visa haji foruda bagi jemaah dari seluruh dunia tahun ini.

“Kami meminta masyarakat tidak mudah percaya dengan penawaran haji menggunakan visa foruda. Keputusan Pemerintah Arab Saudi harus kita hormati,” ujar An’im, Senin (13/4/2026).

Menurutnya, selama ini visa haji foruda kerap menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji tanpa harus menunggu antrean panjang. Di Indonesia, masa tunggu haji reguler bahkan bisa mencapai puluhan tahun, sehingga jalur tersebut dianggap sebagai solusi cepat. Namun, kondisi tahun ini berbeda. Dengan tidak diterbitkannya visa foruda, seluruh penawaran haji melalui jalur tersebut patut dicurigai.

“Ketika visa itu tidak ada, maka setiap tawaran haji foruda harus diwaspadai. Jangan sampai masyarakat tertipu dengan iming-iming keberangkatan haji instan,” tegasnya.

Legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur itu juga menegaskan bahwa Pemerintah Arab Saudi hanya mengeluarkan visa resmi untuk penyelenggaraan ibadah haji 2026. Di Indonesia, pemberangkatan jemaah dilakukan melalui jalur haji reguler dan haji khusus yang seluruhnya menggunakan visa resmi.

Lebih lanjut, An’im meminta pemerintah, khususnya kementerian terkait urusan haji dan umrah, untuk meningkatkan sosialisasi mengenai kebijakan tersebut. Hal ini penting agar masyarakat tidak menjadi korban penipuan.

“Sosialisasi harus diperkuat agar masyarakat memahami bahwa tidak ada visa haji foruda tahun ini. Selain itu, pemerintah juga harus tegas memberikan sanksi kepada pihak yang masih menawarkan keberangkatan haji melalui jalur tersebut,” ujarnya.

Ia pun mengingatkan masyarakat untuk selalu berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan yang memanfaatkan keinginan berangkat haji secara cepat.

“Jangan sampai masyarakat dirugikan. Pastikan semua proses keberangkatan haji melalui jalur resmi,” pungkasnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co)