DPD RI Kritik Kabinet Prabowo Terlalu Gemuk, Pertanyakan Urgensi Wamenko dan Wantimpres

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota DPD dan Senator asal DIY Hilmy Muhammad mengkritik penambahan jabatan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai membuat struktur birokrasi semakin gemuk.

Ia mempertanyakan urgensi jabatan wakil menteri koordinator dan banyaknya anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Gus Hilmy, sapaan akrabnya mengatakan, tidak mempersoalkan hak prerogatif Presiden dalam mengangkat pejabat negara. Namun, setiap jabatan harus memiliki fungsi dan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja pemerintahan.

“Apakah semua jabatan ini memang sedemikian diperlukan bagi peningkatan kinerja pemerintahan? Publik berhak kritis dan menuntut akuntabilitas,” ujar Gus Hilmy, Senin (5/10/2026).

Anggota Komite II DPD itu mempertanyakan keberadaan wakil menteri koordinator. Menurutnya, posisi menko sudah bersifat koordinatif sehingga penambahan wakil berpotensi memperpanjang rantai birokrasi.

“Jabatan menko itu kan lebih bersifat koordinatif, masak juga harus punya wakil? Ini justru berisiko memperpanjang birokrasi yang seharusnya dipangkas,” tegasnya.

Gus Hilmy juga menilai jumlah Wantimpres perlu dievaluasi. Menurutnya, Presiden dapat meminta masukan dari para pakar sesuai kebutuhan tanpa harus memperbanyak jabatan permanen.

Ia mengingatkan, pelebaran struktur pemerintahan harus sejalan dengan semangat efisiensi anggaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Kalau nggak, buat apa? Rakyat perlu mengawasi dan menagih kesungguhan Presiden soal transparansi dan output pengangkatan ini,” pungkasnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co)