Dinas PPPA Sumsel Sediakan Layanan Konseling Gratis untuk Tangani Fenomena LGBT

Nusantaraterkini.co, PALEMBANG - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyediakan layanan konseling secara gratis melalui jajaran UPTD untuk memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan ruang konsultasi di tengah maraknya fenomena LGBT. 

“Apabila masyarakat membutuhkan konsultasi atau ingin berdiskusi, Dinas PPPA memiliki UPTD yang memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak, termasuk layanan konseling secara gratis,” ujar Kepala Dinas PPPA Sumsel, M Zaki Aslam saat diwawancarai usai rapat koordinasi di ruang Bina Praja pada, Rabu (24/6/2026).

Zaki mengatakan, langkah penyediaan fasilitas konsultasi cuma-cuma ini, menjadi instrumen penting bagi para orang tua agar bisa memberikan penanganan yang tepat dan tidak salah langkah ketika mendapati anak mereka berada dalam kondisi tersebut.

“Semakin hari fenomena ini semakin marak dan semakin terbuka seiring dengan kemajuan teknologi. Dengan perkembangan teknologi, mereka memanfaatkan simbol-simbol dan kelompok-kelompok yang menyamarkan identitas,” katanya.

Menurut data yang dihimpun, angka kelompok LGBT di Sumsel diperkirakan telah mencapai hampir 20 ribu orang. Sementara, Dinas Kesehatan mencatat ada 316 kasus yang melapor serta menjalani pengobatan.

“Namun kemungkinan jumlah yang tidak terdata bisa lebih banyak dari itu. Dengan kondisi yang semakin meningkat tersebut, kita berharap ada langkah pencegahan agar tidak semakin meluas. Mereka tetap manusia dan saudara kita yang harus disayangi. Mudah-mudahan dengan perlakuan dan pendekatan yang baik, mereka dapat kembali ke jalan yang benar,” tuturnya.

Guna memitigasi dampak luas di sektor kesehatan, sosial, dan anak-anak, Dinas PPPA Sumsel mengimbau jajaran kabupaten/kota untuk aktif mendampingi korban agar terhindar dari aksi bullying yang memicu trauma masa depan.

“Kami juga akan mencari informasi dari provinsi-provinsi lain yang mungkin sudah memiliki bentuk satgas serupa. Nantinya akan kami tiru dan modifikasi sesuai dengan kondisi yang ada di Sumatera Selatan,” tegasnya.

Zaki mengingatkan agar penanganan di tingkat keluarga difokuskan pada rentang usia anak, remaja, hingga usia produktif 40 tahun dengan pendekatan yang menyentuh aspek fisik, mental, sekaligus spiritual.

“Orang-orang yang terdampak juga tidak bisa kita beri stigma yang tidak baik. Mereka adalah korban yang harus kita rangkul. Jangan sampai karena mendapatkan stigma buruk, mereka kemudian menyendiri dan membentuk komunitas yang semakin sulit dijangkau,” imbuhnya.

Pemprov Sumsel kini tengah menggodok konsep pembentukan satuan tugas (satgas) komprehensif dengan meniru serta memodifikasi skema kerja dari provinsi lain yang dinilai sukses.

“Terkait rencana pembentukan satgas, kami akan segera melaporkan kepada pimpinan dan menyusun konsepnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat data dan informasi yang dibutuhkan sudah lengkap, sehingga konsep tersebut dapat segera disusun," terangnya.

"Namun, dalam membuat suatu aturan tentu harus melalui pembahasan yang matang dan beberapa kali diskusi agar hasilnya benar-benar tepat,” pungkasnya.

(Tia/Nusantaraterkini.co)