Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

Bupati Aceh Selatan Telah Diperiksa Kemendagri Terkait Perjalanan Umrah saat Banjir Landa Wilayahnya

Bupati Aceh Selatan Mirwan MS diperiksa Kemendagri usai umrah di tengah bencana. Ia meminta maaf dan berjanji memperbaiki diri.

Bagikan:
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS menyampaikan permintaan maaf dalam unggahan media sosial. (Instagram/@h.mirwan_ms_official)
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS menyampaikan permintaan maaf dalam unggahan media sosial. (Instagram/@h.mirwan_ms_official)
A A

Nusantaraterkini.co, ACEH – mengungkapkan bahwa Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, telah diperiksa oleh tim Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) terkait polemik keberangkatannya umrah di tengah bencana yang melanda wilayahnya. Pemeriksaan dilakukan sejak Senin (8/12/2025), melibatkan Mirwan dan sejumlah pejabat lainnya.

“Tim Itjen Kemendagri telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap bupati dan para pihak terkait. Pemeriksaan berlangsung mulai Senin siang hingga malam hari,” ujar Juru Bicara , Muhammad MTA, Selasa (9/12/2025).

MTA mengatakan, pihaknya kini menunggu hasil evaluasi lengkap yang akan disampaikan Mendagri . Terkait potensi sanksi, ia menegaskan bahwa kewenangan sepenuhnya berada di tangan Kemendagri.

Kasus ini mencuat setelah foto-foto Mirwan yang sedang berada di Tanah Suci beredar luas di media sosial. Foto tersebut awalnya diunggah oleh akun travel yang digunakan untuk perjalanannya. Keberangkatannya menjadi sorotan karena dilakukan saat Kabupaten Aceh Selatan sedang dilanda bencana.

Setelah videonya viral, Mirwan menyampaikan permohonan maaf melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Selasa pagi. Dalam video tersebut, ia memperkenalkan diri dan menyampaikan penyesalan mendalam.

“Saya Mirwan MS, Bupati Aceh Selatan, dengan penuh kerendahan hati memohon maaf atas ketidaknyamanan dan kekecewaan banyak pihak, khususnya kepada Presiden RI , Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, serta masyarakat Indonesia, Aceh, dan Aceh Selatan,” tuturnya.

Mirwan mengakui bahwa keberangkatannya menyita perhatian publik dan berdampak pada stabilitas situasi di daerah. Ia berkomitmen memperbaiki diri dan kembali fokus menangani pemulihan pascabencana.

“Saya akan terus bekerja keras memulihkan kepercayaan masyarakat dan memastikan hal seperti ini tidak terulang di kemudian hari,” tegasnya.

pemberian sanksi merujuk pada Undang-Undang Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur kewajiban dan larangan kepala daerah.

Tak hanya soal ketidakhadirannya dalam penanganan bencana, Kemendagri juga menelusuri sumber pembiayaan keberangkatan Mirwan ke Arab Saudi.

(Dra/nusantaraterkini.co)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait

Berita Terbaru