Bupati Aceh Selatan Telah Diperiksa Kemendagri Terkait Perjalanan Umrah saat Banjir Landa Wilayahnya
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS diperiksa Kemendagri usai umrah di tengah bencana. Ia meminta maaf dan berjanji memperbaiki diri.
Nusantaraterkini.co, ACEH – Pemerintah Aceh mengungkapkan bahwa Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, telah diperiksa oleh tim Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) terkait polemik keberangkatannya umrah di tengah bencana yang melanda wilayahnya. Pemeriksaan dilakukan sejak Senin (8/12/2025), melibatkan Mirwan dan sejumlah pejabat lainnya.
“Tim Itjen Kemendagri telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap bupati dan para pihak terkait. Pemeriksaan berlangsung mulai Senin siang hingga malam hari,” ujar Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, Selasa (9/12/2025).
MTA mengatakan, pihaknya kini menunggu hasil evaluasi lengkap yang akan disampaikan Mendagri Tito Karnavian. Terkait potensi sanksi, ia menegaskan bahwa kewenangan sepenuhnya berada di tangan Kemendagri.
Kasus ini mencuat setelah foto-foto Mirwan yang sedang berada di Tanah Suci beredar luas di media sosial. Foto tersebut awalnya diunggah oleh akun travel yang digunakan untuk perjalanannya. Keberangkatannya menjadi sorotan karena dilakukan saat Kabupaten Aceh Selatan sedang dilanda bencana.
Setelah videonya viral, Mirwan menyampaikan permohonan maaf melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Selasa pagi. Dalam video tersebut, ia memperkenalkan diri dan menyampaikan penyesalan mendalam.
“Saya Mirwan MS, Bupati Aceh Selatan, dengan penuh kerendahan hati memohon maaf atas ketidaknyamanan dan kekecewaan banyak pihak, khususnya kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, serta masyarakat Indonesia, Aceh, dan Aceh Selatan,” tuturnya.
Mirwan mengakui bahwa keberangkatannya menyita perhatian publik dan berdampak pada stabilitas situasi di daerah. Ia berkomitmen memperbaiki diri dan kembali fokus menangani pemulihan pascabencana.
“Saya akan terus bekerja keras memulihkan kepercayaan masyarakat dan memastikan hal seperti ini tidak terulang di kemudian hari,” tegasnya.
pemberian sanksi merujuk pada Undang-Undang Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur kewajiban dan larangan kepala daerah.
Tak hanya soal ketidakhadirannya dalam penanganan bencana, Kemendagri juga menelusuri sumber pembiayaan keberangkatan Mirwan ke Arab Saudi.
(Dra/nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
NEWSAntisipasi Insiden di Teluk Balikpapan, Pertamina RU Gelar Simulasi Darurat Skala Besar
Herman Saleh Harahap·Beberapa detik yang lalu -
NEWSOperasi Zebra Mahakam 2026 Periksa Kelaikan Bus dan Jalur Lintas Provinsi
Herman Saleh Harahap·7 menit yang lalu -
-
HUKUM DAN KRIMINALBareskrim Sita Rp28 Miliar Hasil Judi Daring, 322 Rekening Diblokir
Herman Saleh Harahap·51 menit yang lalu -
SUMUTOperasi Zebra Toba 2026 Polda Sumut Dimulai, Ini 10 Sasaran Utamanya
Rozie Winata·58 menit yang lalu -
NEWSHUT ke-2 Kemenimipas, Imigrasi Padangsidimpuan Gelar Layanan Pasporia untuk Masyarakat
hendra·58 menit yang lalu -
-
-
SEPAKBOLALima Negara Pastikan Lolos ke Perempat Final UEFA Nations League
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
NEWS VIDEOBareskrim Polri Sita Rp28 Miliar Aset Judi Online dan Blokir 322 Rekening
1 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
