Buntut Kasus Fee Proyek, Herman Deru Bakal Nonaktifkan Iwan Tuaji dari Partai Nasdem

Nusantaraterkini.co, PALEMBANG — Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru menegaskan bakal memproses penonaktifan sementara Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Iwan Tuaji dari keanggotaan Partai Nasdem, terkait keterlibatannya dalam kasus dugaan suap fee proyek.

Langkah tegas ini segera diambilnya setelah aparat penegak hukum resmi menetapkan status tersangka dan menahan Iwan Tuaji bersama seorang oknum aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel.

"Kalau saya dapat (informasi resmi dari kejaksaan), saya akan proses penonaktifan sementara dari partai,” ujar Deru, Jumat (5/6/2026).

Deru mengatakan, tindakan tegas mutlak diberlakukan demi menjaga muruah organisasi serta menegakkan integritas di dalam tubuh partai politik berlambang sayap tersebut.

"ASN yang sudah ditetapkan sebagai tersangka akan dibebas tugaskan dari jabatannya, itu tidak bisa tawar menawar," katanya.

Tidak hanya menyasar sang Wakil Bupati, Gubernur memastikan sanksi administratif kedinasan berupa pembebasan tugas dari jabatan struktural langsung dijatuhkan kepada oknum pegawai negeri sipil yang ikut terseret tanpa kompromi.

"Soal kepastian statusnya berikutnya, tunggu keputusan selanjutnya dari Pengadilan dulu,” tambahnya.

Mengenai rincian formula aturan baku kedisplinan yang mengikat status sang oknum pegawai tersebut, Deru mengarahkan publik untuk menanyakannya kepada pihak pengawas internal.

“Kalau tegulasi mendalam soal pemecatan atau pembatasan hak kepegawaian, dikonfirmasi langsung ke Kepala Inspektorat Sumsel Kurniawan,” imbuhnya.

Ia mengungkapkan jika mencuatnya kasus hukum ini menjadi alarm keras, serta perhatian penuh bagi jajaran manajemen pemerintah daerah dalam membenahi sistem birokrasi.

Momentum ini dimanfaatkan sebagai pijakan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan agar berjalan lebih bersih, jujur, dan akuntabel.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Sumsel terus mengoptimalkan hubungan kerja sama strategis dengan lembaga antirasuah dan badan pengadaan nasional guna memitigasi potensi kecurangan proyek di masa depan.

"Salah satu upaya kita bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk melaksanakan pekerjaan dengan asas transparansi,” tuturnya.

Melalui langkah penguatan kerja sama tersebut, pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen memperketat seluruh lini pengawasan pada proses pengadaan barang dan jasa, dengan harapan kasus serupa tidak kembali terulang di masa depan.

Namun, hingga kini belum mendapatkan respon dari Kepala Inspektorat Sumsel, Kurniawan terkait perkembangan sanksi administratif.

(Tia/Nusantaraterkini.co)