Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

APPSI Sumut Nilai Pemko Medan Keliru dan Tebang Pilih Terbitkan SE Pedagang Non Halal

Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (DPW APPSI) Sumatra Utara menilai Pemerintah Kota Medan keliru dan terkesan tebang

Bagikan:
Sekretaris APPSI Sumut, Harmudia Syahputra. Ia menilai, Pemko Medan keliru dan tebang pilih terbitkan surat edaran pedagang non halal, Senin (23/2/2026). (Foto: istimewa)
Sekretaris APPSI Sumut, Harmudia Syahputra. Ia menilai, Pemko Medan keliru dan tebang pilih terbitkan surat edaran pedagang non halal, Senin (23/2/2026). (Foto: istimewa)
A A

Nusantaraterkini.co, MEDAN - Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (DPW APPSI) Sumatra Utara menilai Pemerintah Kota Medan keliru dan terkesan tebang pilih dalam menerbitkan Nomor 500.71/1540 terkait di luar pasar.

, , menyampaikan bahwa surat edaran yang ditandatangani Wali Kota Medan, pada 13 Februari 2026 tersebut berpotensi menimbulkan di tengah masyarakat.

“ ini bisa memicu sentimen sosial di Kota Medan karena mengangkat konteks halal dan non halal secara spesifik. Seharusnya kebijakan dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya menyasar komoditas tertentu,” ujar Harmudia, Senin (23/2/2026).

Uta, sapaan akrabnya, menilai jika alasan penataan dan pengelolaan limbah menjadi dasar kebijakan, maka aturan tersebut seharusnya berlaku untuk seluruh pedagang di luar pasar, tanpa membedakan jenis komoditas.

“Kalau bicara penataan dan pengelolaan limbah, apakah pedagang daging ayam dan ikan di luar pasar lebih tertata? Apakah limbahnya lebih tidak berdampak dibanding limbah daging babi? Harusnya surat edaran itu ditujukan kepada seluruh pedagang komoditas di luar pasar, bukan hanya non halal,” tegasnya.

DPW APPSI Sumut mengaku telah menyampaikan keberatan tersebut secara langsung dalam audiensi bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan. 

Dalam pertemuan itu, APPSI juga menyoroti masih banyaknya persoalan pasar dan pedagang yang belum diselesaikan , termasuk realisasi janji politik pasangan Rico-Zaki kepada para pedagang.

“Kami sudah menawarkan agar fokus pada verifikasi dan peningkatan okupansi pasar. Tapi setelah diskusi itu, tidak ada tindak lanjut,” kata Uta.

Menurutnya, reaksi para pedagang non halal atas surat edaran tersebut merupakan hal yang wajar. Ia menyebut pedagang merasa ada perlakuan berbeda karena pedagang komoditas halal diperbolehkan berjualan di luar pasar, sementara pedagang non halal dilarang.

“Secara tidak langsung pedagang komoditas non halal berharap tidak ada diskriminasi dari Pemko Medan,” ujarnya.

DPW APPSI Sumut juga menilai polemik ini terjadi akibat pembiaran yang selama ini dilakukan pemerintah terhadap menjamurnya pedagang di luar pasar. Kondisi tersebut, menurut mereka, mencerminkan belum optimalnya penataan kota oleh dinas terkait.

Selain itu, APPSI turut menyoroti peran Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan (PUD Pasar). Mereka menilai kinerja PUD Pasar belum maksimal dalam mengelola pasar dan pedagang.

“Pemko Medan jangan terlalu berharap pada PUD Pasar Kota Medan untuk menyelesaikan persoalan pedagang dan pasar. Harus ada langkah konkret dan fokus dari dinas terkait untuk membenahi tata kelola pasar di Kota Medan,” tutup Uta.

(Cw2/Nusantaraterkini.co).

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait