Anggaran Terbatas, PUPR Sumut Putar Otak Kejar Pembangunan Jalan 74 Persen di 2026

Nusantaraterkini.co, MEDAN – Keterbatasan anggaran kerap menjadi momok klasik bagi pembangunan infrastruktur daerah. Namun, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara memilih melangkah taktis dengan menerapkan strategi manajemen skala prioritas dan pengalokasian dana berlapis guna memastikan target jalan mantap tetap bergerak naik di tahun 2026.

Saat ini, potret infrastruktur jalan di Sumatera Utara mencatat tingkat kemantapan sebesar 74,12 persen dari total panjang jalan provinsi 3.006 kilometer. Sementara sisanya, yakni sekitar 25,88 persen, masih dalam kondisi rusak ringan hingga berat dan menanti giliran perbaikan.

Kepala Dinas PUPR Sumut, Chandra Dalimunthe, S.S.T.P., M.S.P., membeberkan bahwa menyiasati keterbatasan anggaran dilakukan melalui sistem pemetaan (mapping) yang ketat serta penanganan berkelanjutan secara bertahap. Pihaknya enggan memaksakan proyek skala besar yang berisiko mangkrak akibat kendala finansial dan waktu.

"Anggaran kita memang terbatas, makanya kita lakukan mapping. Kita prioritaskan tahun ini, kemudian kita tuntaskan nanti secara bertahap di tahun berikutnya. Kalau dananya ada dan waktunya bisa kita laksanakan, maka akan segera kita laksanakan," ujar Chandra saat memberikan keterangan dihadapan wartawan di Lobby Dekranasda Lantai 1 Kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (26/5/2026)

Mendalami strategi tersebut, Chandra menjelaskan bahwa Dinas PUPR Sumut memecah intervensi ke dalam klaster-klaster kegiatan yang lebih spesifik dan terukur agar dampaknya instan dirasakan masyarakat. Salah satunya adalah melalui Program Hasil Pemikiran Cepat (PHJC) yang memayungi 52 kegiatan utama, mulai dari pembangunan jalan sepanjang 86 kilometer hingga perbaikan jembatan dan drainase.

Tak hanya mengandalkan satu kantong anggaran pokok, siasat jitu yang dilakukan Chandra adalah dengan proaktif menjemput serta memaksimalkan berbagai sumber pendanaan eksternal di luar APBD murni demi menambal sisa jalan rusak.

"Kita juga mengoptimalkan dukungan anggaran yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit sebesar Rp16,2 miliar untuk dua paket pembangunan jalan sepanjang 2,7 kilometer, serta Dana Insentif Fiskal (DIF) untuk penguatan jalan dan turap," sebutnya.

Bahkan, intervensi khusus juga diarahkan ke wilayah kepulauan melalui koordinasi alokasi Dana Afirmasi Pulau Nias sebesar Rp83 miliar guna menggeber 6 paket pembangunan jalan dan jembatan secara simultan.

Melalui kombinasi strategi pemetaan wilayah, pembagian paket kerja yang efisien, serta pemanfaatan dana afirmasi dan insentif fiskal ini, Dinas PUPR Sumut optimistis denyut nadi perekonomian warga tidak terganggu.

Chandra menegaskan, seluruh energi dan alokasi anggaran yang taktis ini akan dikunci pada kawasan-kawasan vital yang menjadi urat nadi distribusi barang.

"Kita prioritaskan daerah-daerah mana yang mendukung komoditas dan laju pertumbuhan ekonomi. Kita prioritaskan ke daerah tersebut sehingga dapat mendukung mobilisasi antar satu daerah ke daerah lain, terutama yang mengangkut komoditas," pungkas Chandra.

(Cw5/nusantaraterkini.co).