600 WNI Terindikasi Jadi Korban Online Scam di Kamboja
Polri mengungkap sekitar 600 WNI masih terjebak jaringan online scam di Kamboja. Pemulangan dinilai sulit dan butuh koordinasi lintas negara.
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Bareskrim Polri mengungkapkan masih terdapat sekitar 600 warga negara Indonesia (WNI) yang diduga terlibat atau terjebak dalam jaringan kejahatan online scam di Kamboja. Data tersebut diperoleh dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh.
Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Moh. Irhamni, mengatakan proses pemulangan ratusan WNI itu tidak mudah dan membutuhkan koordinasi lintas negara serta lintas instansi. Hal tersebut tercermin dari upaya pemulangan sembilan WNI korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang baru-baru ini berhasil dilakukan.
“Untuk memulangkan sembilan orang saja, prosesnya cukup panjang. Maka dapat dibayangkan tantangan yang dihadapi untuk sekitar 600 WNI lainnya yang masih berada di sana,” ujar Irhamni dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jumat (26/12/2025).
Ia menjelaskan, ratusan WNI tersebut tidak berada dalam satu perusahaan atau lokasi yang sama. Mereka tersebar di berbagai tim dan tempat kerja, dengan jumlah bervariasi di setiap kelompok.
“Sebagian ada yang tergabung dalam satu tim berisi sekitar 40 orang, ada juga kelompok lain sekitar 30 orang. Totalnya kurang lebih 600 WNI, dan mereka tersebar di berbagai lokasi,” jelasnya.
Irhamni menambahkan, jaringan yang mempekerjakan para WNI tersebut diketahui dikendalikan oleh pihak asing. “Pimpinannya bukan warga lokal Kamboja, melainkan berasal dari luar negeri, yakni China,” katanya.
Ke depan, Polri menargetkan pendataan menyeluruh terhadap para WNI yang masih berada di Kamboja. Data tersebut mencakup asal daerah, kondisi terkini, lokasi kerja, serta jenis aktivitas yang dijalani.
“Harapannya seluruh data 600 WNI itu bisa kami himpun secara lengkap, sehingga langkah penanganannya bisa lebih terarah,” ujarnya.
Untuk itu, Polri akan melanjutkan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan di dalam negeri, termasuk Direktorat TPPO, Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri, serta Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
Irhamni juga menegaskan pentingnya pencegahan dan penegakan hukum di negara tujuan. Polri telah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri RI untuk mendorong aparat penegak hukum Kamboja mengambil tindakan tegas terhadap jaringan online scam.
“Kami mendorong kepolisian Kamboja melakukan penegakan hukum di sana, sehingga kami di Indonesia bisa fokus menindak para perekrut,” katanya.
Menurut Irhamni, kerja sama lintas negara menjadi kunci dalam memberantas kejahatan perdagangan orang dan penipuan daring. “Dengan sinergi yang kuat, kita harapkan kejahatan ini bisa ditekan dari hulu hingga hilir,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI bersama Bareskrim Polri dan KBRI Phnom Penh memfasilitasi pemulangan sembilan WNI korban TPPO dari Kamboja pada Jumat (26/12/2025). Para korban mengaku mengalami kekerasan dan dipaksa bekerja sebagai pelaku online scam, bahkan sebagian di antaranya telah berada di Kamboja lebih dari satu tahun.
(Dra/nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
KOTA MEDANOperasi Zebra Toba 2026, Polrestabes Medan Kedepankan Perubahan Perilaku
Herman Saleh Harahap·21 menit yang lalu -
EKONOMIPedagang Bingkai dan Pigura Merugi Usai Gibran Mundur
Herman Saleh Harahap·32 menit yang lalu -
-
NEWSAntisipasi Insiden di Teluk Balikpapan, Pertamina RU Gelar Simulasi Darurat Skala Besar
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
NEWSOperasi Zebra Mahakam 2026 Periksa Kelaikan Bus dan Jalur Lintas Provinsi
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
-
HUKUM DAN KRIMINALBareskrim Sita Rp28 Miliar Hasil Judi Daring, 322 Rekening Diblokir
Herman Saleh Harahap·2 jam yang lalu -
SUMUTOperasi Zebra Toba 2026 Polda Sumut Dimulai, Ini 10 Sasaran Utamanya
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
NEWSHUT ke-2 Kemenimipas, Imigrasi Padangsidimpuan Gelar Layanan Pasporia untuk Masyarakat
hendra·2 jam yang lalu -
Semua berita sudah ditampilkan
