Usai Asian Games 2026, DPD Desak Evaluasi Total Pembinaan dan Anggaran Olahraga Nasional

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Ketua Komite III DPD, Filep Wamafma mengapresiasi perjuangan kontingen Indonesia yang berhasil meraih 5 medali emas, 11 perak dan 23 perunggu atau total 39 medali pada Asian Games Aichi-Nagoya 2026.

Menurut Filep, capaian tersebut patut diapresiasi sekaligus menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan, anggaran hingga sistem pembinaan olahraga nasional.

“Kami apresiasi perjuangan tim nasional kita berlaga di ajang Asian Games. Selamat atas capaian prestasi dan medali. Kami juga mendorong agar selalu ada evaluasi internal untuk terus memperkuat timnas kita, mulai dari proses pembinaan, kualitas pelatihan, pembibitan dan pengembangan atlet sampai pada awarding atau penghargaan kepada atlet kita,” kata Filep, Kamis (8/10/2026).

Filep menilai evaluasi menjadi penting mengingat anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk sektor olahraga tergolong besar. Pada 2025, pagu definitif Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) ditetapkan sekitar Rp2,33 triliun.

Dari jumlah tersebut, alokasi awal sekitar Rp1,71 triliun diperuntukkan bagi Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga. Setelah dilakukan penyesuaian dan efisiensi, pagu Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga menjadi sekitar Rp1,576 triliun.

Dalam program 2025, pemerintah antara lain mengalokasikan sekitar Rp447,2 miliar untuk fasilitasi pembinaan 845 olahragawan nasional, Rp190,9 miliar untuk sarana olahraga prestasi dan sport science, serta sekitar Rp21,8 miliar untuk pelatihan pelatih dan instruktur.

Menurut Filep, besarnya anggaran tersebut harus diikuti dengan indikator keberhasilan yang jelas dan terukur.

“Evaluasi juga penting untuk mengetahui penggunaan anggaran menghasilkan peningkatan kualitas atlet dan prestasi yang terukur. Ini yang harus diaudit dan dievaluasi,” ujarnya.

Filep juga meminta pemerintah mengevaluasi dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap kesinambungan pembinaan atlet. Ia menyoroti perubahan pola Pelatnas pada 2025 yang dinilai lebih berorientasi pada event yang berlangsung pada tahun berjalan.

“Kami menilai pembinaan atlet berprestasi membutuhkan program jangka panjang, bukan hanya intensif ketika Asian Games atau Olimpiade sudah dekat. Kalau pembinaan berubah menjadi event oriented, kita akan terus menghadapi masalah yang sama,” katanya.

Menurut dia, atlet membutuhkan siklus pembinaan yang berkelanjutan, mulai dari latihan, kompetisi, pemulihan, penerapan sport science, pemenuhan nutrisi hingga pendampingan profesional.

Karena itu, Filep mendorong agar evaluasi pembinaan olahraga mencakup efektivitas penggunaan anggaran, metode pembinaan atlet sejak usia dini, sistem talent scouting, kesinambungan Pelatnas, kualitas dan sertifikasi pelatih, pemanfaatan sport science dan teknologi, nutrisi serta kesehatan atlet.

Selain itu, evaluasi juga perlu menyasar sistem kompetisi nasional, pembinaan atlet di daerah, sarana dan prasarana olahraga, tata kelola induk organisasi cabang olahraga, kesejahteraan atlet hingga sistem regenerasi.

“Setiap cabang olahraga yang mendapatkan dukungan besar dari negara harus memiliki indikator yang jelas mengenai jumlah atlet binaan, kualitas kompetisi, peningkatan performa, target kualifikasi dan prestasi internasional,” tegasnya.

Filep mengingatkan, tingginya serapan anggaran tidak otomatis menunjukkan keberhasilan pembinaan olahraga.

“Serapan 90 persen tidak otomatis berarti prestasi olahraga meningkat. Yang harus diukur adalah outcome-nya, seperti banyaknya atlet yang berkembang, banyaknya atlet yang lolos kualifikasi internasional, berapa medali yang dihasilkan, dan bagaimana regenerasinya,” ujarnya.

Atas dasar tersebut, Filep mendorong pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Evaluasi Sistem Keolahragaan Nasional.

Menurutnya, satgas tersebut harus bekerja secara independen dan berbasis data dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Kemenpora, DPD RI, DPR RI sesuai kewenangan, KONI, NOC Indonesia, induk organisasi cabang olahraga, pemerintah daerah, akademisi, ahli sport science, pelatih hingga mantan atlet.

“Satgas harus melakukan evaluasi terhadap anggaran, kebijakan, pembinaan, organisasi dan prestasi dari tingkat pusat sampai daerah,” jelas Filep.

Ia berharap hasil evaluasi tersebut tidak berhenti pada rekomendasi, tetapi menghasilkan peta persoalan olahraga nasional, audit efektivitas pembinaan, rekomendasi perbaikan sistem serta roadmap prestasi menuju Olimpiade 2028 dan Asian Games berikutnya.

Filep juga menekankan pentingnya pemerataan pembinaan atlet hingga ke daerah. Menurutnya, potensi atlet Indonesia tidak hanya berada di Jakarta dan Pulau Jawa.

“Talenta olahraga Indonesia tidak hanya berada di Jakarta atau Pulau Jawa. Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan dan daerah lainnya memiliki potensi besar,” katanya.

Ia menilai pemerintah perlu memastikan adanya jalur pembinaan yang jelas bagi talenta-talenta muda di daerah, mulai dari sekolah, klub, tingkat daerah, Pelatnas hingga mampu tampil di panggung internasional.

“Kita harus memastikan anak-anak daerah memiliki jalan yang jelas dari sekolah, klub, daerah, Pelatnas sampai panggung internasional,” pungkasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)