Sri Mulyani Sebut Satgas BLBI akan Terus Hantui Obligor

Nusantaraterkini.co - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ungkap kelanjutan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI). Dia menegaskan satgas ini akan terus menagih obligor BLBI.

Sri Mulyani mengatakan pihaknya bakal berkoordinasi dengan Menko Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) baru, Hadi Tjahjanto yang baru saja dilantik menjadi Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD yang mundur awal tahun ini.

Menko Polhukam sendiri dalam struktur Satgas BLBI menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah satuan tugas tersebut. Ia memimpin beberapa kementerian lembaga dalam satuan tugas, termasuk juga Kementerian Keuangan.

"Nanti kita koordinasikan dengan pak Menko yang baru," ujar Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (7/3/2024), dikutip dari detikcom.

Masa tugas Satgas BLBI sendiri baru saja diperpanjang hingga 31 Desember 2024, setelah menyelesaikan masa tugas pertamanya pada Desember 2023. Kebijakan ini diambil berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 30 Tahun 2023.

Sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2021 sekaligus mengubah Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021 jo, yang menetapkan masa tugas Satgas BLBI hingga 31 Desember 2023.

Ketua Satgas BLBI Rionald menjelaskan, antara lain, masa tugas Satgas BLBI diperpanjang karena masih ada pertimbangan di antaranya terdapatnya potensi pengembalian hak Negara dari obligor/debitur yang memerlukan penanganan yang komprehensif.

"Kolaborasi antar instansi yang tergabung dalam Satgas BLBI telah terbangun dan terbukti mampu membentuk proses bisnis yang efektif untuk mendukung penyelesaian aset BLBI dengan kompleksitas permasalahan," beber Rionald dalam keterangan resminya pada Minggu (31/12/2023) yang lalu.

Diketahui, laporan terakhir Mahfud MD sebelum mundur dari jabatan Menko Polhukam menyebutkan besar tagihan utang obligor BLBI sekitar Rp 110 triliun lebih.

Hingga awal 2024 ini sebelum Mahfud mundur dari jabatannya pihaknya sudah berhasil menagih 31,8% dari total tagihan utang BLBI. Hal itu bisa dicapai dalam waktu bekerja 1,5 tahun.

"Tentang utang BLBI, saya katakan bapak pernah berikan Inpres kepada kami untuk mulai tagih utang tunggakan BLBI. Jumlahnya Rp 111 triliun, Rp 110 triliun lebih. Dalam satu setengah tahun kami bekerja, sekarang ini terkumpul tagihan yang sudah ada di tangan kami sebesar Rp 35,7 triliun, 31,8% kalau dihitung presentase," ungkap Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Kamis (1/2/2024) yang lalu.

(Ann/Nusantaraterkini.co)
Sumber: Detikcom