Rapidin Simbolon: Empat Pulau Itu Milik Aceh, Jangan Buka Luka Lama
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara (Sumut), Rapidin Simbolon, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pengalihan empat pulau dari Provinsi
nusantaraterkini.co, MEDAN – Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara (Sumut), Rapidin Simbolon, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pengalihan empat pulau dari Provinsi Aceh ke Sumatera Utara. Menurutnya, keempat pulau tersebut secara historis dan administratif sudah lama berada di bawah kewenangan Provinsi Aceh.
“Keputusan Kementerian Dalam Negeri memang menyatakan itu bagian dari Sumatera Utara. Tapi mari kita lihat sejarah. Penduduknya selama ini ber-KTP Aceh, beraktivitas sebagai warga Aceh,” kata Rapidin kepada wartawan, Senin (16/6/2025).
Empat pulau yang menjadi titik perdebatan itu kini kembali mencuat di tengah wacana penataan ulang wilayah administratif. Namun Rapidin menilai polemik ini tak seharusnya muncul kembali, mengingat komitmen dalam Nota Kesepahaman Helsinki antara pemerintah pusat dan GAM pada 2005, yang menurutnya turut memperjelas status wilayah tersebut sebagai bagian dari Aceh.
“Saya rasa di masa pemerintahan Presiden SBY dan Jusuf Kalla hal ini sudah diperjelas. Jadi kalau sekarang dipertanyakan, kepentingan siapa sebenarnya yang bermain? Sumut? Kemendagri?” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa apa pun status administratifnya, keempat pulau tersebut tetap bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Kalau pun tetap di Aceh, itu bukan berarti keluar dari NKRI. Kecuali yang mengklaim itu negara asing. Tapi ini kan tidak. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan,” ujarnya.
Rapidin juga menyinggung soal potensi Sumber Daya Alam (SDA) di kawasan tersebut yang mungkin menjadi sumber tarik-menarik kepentingan. Namun menurutnya, jika sumber daya itu dikelola oleh rakyat Aceh dan dinikmati secara adil, maka itu juga menjadi berkah untuk Indonesia.
“Soal SDA, ya itu rezekinya orang Aceh. Toh semuanya tetap di bawah izin pusat. Kita ini saudara sebangsa,” katanya.
Saat ditanya apakah PDIP akan menolak jika ada upaya memasukkan pulau-pulau itu ke wilayah Sumatera Utara, Rapidin menjawab tegas. “Jelas kami menolak. Wilayah yang sejak dulu dikelola Aceh, ya tetap milik Aceh," katanya.
Ia berharap agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, bertindak arif dalam menyelesaikan polemik ini. Bahkan jika perlu, ia mendukung jika Presiden Prabowo turun tangan langsung.
“Kalau presiden turun tangan, kami apresiasi. Tapi kalau tetap di Mendagri, saya minta beliau jangan membuka luka lama. Aceh itu punya sejarah panjang dan peran besar dalam perdamaian. Itu yang harus dijaga,” tandasnya.
(Cw7/Nusantaraterkini.co).
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
NEWSPanglima TNI Hadiri Syukuran HUT ke-81 Marinir, Tekankan Kesiapan Perang Modern
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
NASIONALDPR Siapkan Rp26 Triliun untuk Pengangkatan PPPK Penuh Waktu
Herman Saleh Harahap·2 jam yang lalu -
NEWSPemerintah Belum Tentukan Pengelola Dana Cadangan Pesangon
Herman Saleh Harahap·2 jam yang lalu -
POLITIKPengamat Usul Wapres Pengganti Gibran Berasal dari Unsur DPD RI
Herman Saleh Harahap·3 jam yang lalu -
KOTA MEDANOperasi Zebra Toba 2026, Polrestabes Medan Kedepankan Perubahan Perilaku
Herman Saleh Harahap·3 jam yang lalu -
-
-
NEWSAntisipasi Insiden di Teluk Balikpapan, Pertamina RU Gelar Simulasi Darurat Skala Besar
Herman Saleh Harahap·4 jam yang lalu -
NEWSOperasi Zebra Mahakam 2026 Periksa Kelaikan Bus dan Jalur Lintas Provinsi
Herman Saleh Harahap·4 jam yang lalu -
Semua berita sudah ditampilkan
