Lagi, Kejari Tahan Satu Tersangka Kasus Korupsi Proyek Fiktif Dinas Ketapang Binjai

Nusantaraterkini.co, BINJAI – Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai resmi menahan Agung Ramadhan, S.Kom, pada Senin (13/4/2026) terkait dugaan kasus korupsi proyek fiktif di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai.

Penahanan dilakukan oleh tim penyidik Tindak Pidana Khusus setelah menemukan indikasi kuat keterlibatan tersangka dalam praktik penyalahgunaan proyek sejak tahun anggaran 2022 hingga 2025.

Kasi Intelijen Kejari Binjai, Ronald Reagan Siagian, membenarkan penahanan tersebut. Ia menyebutkan bahwa Agung diduga memiliki peran penting dalam skema kontrak pekerjaan yang tidak pernah direalisasikan.

“Tim penyidik hari ini melakukan penahanan terhadap tersangka Agung Ramadhan,” ujarnya.

Dalam kasus ini, Agung disebut menerima tawaran proyek dari seorang pihak bernama Ralasen Ginting dengan skema pengadaan langsung (PL).

Selanjutnya, Agung bertugas mencari kontraktor atau penyedia jasa yang bersedia mengikuti proyek tersebut. Kepada para kontraktor, ia menawarkan pekerjaan dengan syarat membayar sejumlah uang sebagai tanda jadi atau biaya pengurusan kontrak.

Dana yang terkumpul kemudian disalurkan kepada Ralasen Ginting, baik secara tunai maupun melalui transfer, dengan Agung sebagai perantara.

Namun, proyek yang dijanjikan ternyata tidak pernah ada alias fiktif, sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak yang terlibat.

Sebelum ditahan, Agung terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Djoelham Binjai. Hasil pemeriksaan menyatakan ia dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.

Saat ini, Agung telah dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II-A Binjai untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Sejauh ini, Kejari Binjai telah menetapkan lima tersangka dalam perkara ini. Empat di antaranya sudah ditahan, yaitu:

• Ralasen Ginting (RG)
• Joko Waskitono (JW)
• Suko Hartono (SH)
• Agung Ramadhan (AR)

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk Pasal 12 huruf e, Pasal 12B, serta Pasal 9 junto Pasal 15 UU Nomor 20 Tahun 2001.

(Dra/nusantaraterkini.co)